Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 514 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, 19 SK Hutan Adat, dan 46 SK Objek Reforma Agraria (TORA).
Presiden berpesan agar lahan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semuanya, harus produktif karena kita berikan itu agar lahan-lahan semua kita berikan produktif, jangan ditelantarkan,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berdialog dengan beberapa perwakilan penerima SK yang hadir. Salah satunya adalah Saifudin, pria yang memiliki rencana untuk mengelola lahan yang telah diberikan pemerintah menjadi kawasan edukasi alam.
“Sekarang kita kelola di sini sering kali dibuat kemah atau camping untuk pengetahuan,” ucap Saifudin.
Saifudin melihat kondisi Kota Balikpapan yang nantinya akan menjadi kota besar sebagai sebuah peluang untuk meneruskan idenya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Apalagi di wilayah Balikpapan pak, ini nanti jadi kota besar terasnya ibu kota notabene-nya nanti pasti itu pak, makanya kita buat wisata di situ pak yang sekarang setiap satu bulan sekali atau dua kali pasti ada anak camping—persami, dari SD sampai SMP,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saifudin juga menjelaskan pemanfaatan lahan sebagai kawasan wisata edukasi alam yang dinilai tetap dapat memberikan keuntungan meskipun dikelola secara swadaya.
“Income-nya dia ada swadaya atau kita penyewaan ada gazebo-gazebo, sama kita menjaga di situ, menjaga anak-anak, ada nanti setiap anak ada tarif Rp5.000 atau Rp4.000,” kata Saifudin.
Mendengar hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan mendukung ide Saifudin. Presiden menilai hal tersebut merupakan ide yang bagus yang dapat memberikan dampak yang baik bagi anak-anak sehingga dapat mengenal alam lebih dekat.
“Ok berarti nanti ada income, bagus, bagus, menarik, jadi anak-anak itu jangan setiap hari pegangnya HP, smartphone, ajak kenal alam,” ujar Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Editor: Raja H. Napitupulu