Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memantapkan kesiapan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Menurutnya, KPU harus siap melaksanakan pemilu 2024 yang dinilai lebih kompleks agar tetap berjalan jujur dan adil.
“Pemilu 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap. Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks—ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi mengatakan itu pada Rapat Konsolidasi Nasional (Rakornas) 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, (30/12/2023).
Presiden menilai kompleksitas pemilu 2024 tersebut di antaranya terlihat dari jumlah peserta yang terdiri lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pesta demokrasi tersebut juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
“Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” imbuhnya.
Kepala Negara mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.
“Kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik. Distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” tegasnya.
Menurut Presiden, hal-hal yang kecil harus diperhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis.
“Bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita,” lanjutnya.
Ia turut mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.
“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik.
Jaga Netralitas
Presiden Jokowi menekankan selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit. Dan, wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” ucap Presiden.
Mengenai hak pilih setiap warga negara, Kepala Negara meminta agar KPU dapat memastikan hal tersebut tetap terjaga. Serta melayani para pemilih tanpa dikriminasi.
Ia pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.
“Jangan percayai yang namanya hoaks. Apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif. Tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” jelasnya.
Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu