Home » Juni 2025, Kemenkes Ubah Aturan Teknis KRIS BPJS

Juni 2025, Kemenkes Ubah Aturan Teknis KRIS BPJS

by Lala Lala
2 minutes read
BPJS

ESENSI.TV - JAKARTA

Menjelang Juni 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengubah aturan teknis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Saat ini pemerintah mulai menggodok peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang menjadi payung hukum kebijakan itu.

“Permenkes tentang KRIS ini targetnya nanti mendekati Juni 2025, baru ada perubahan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dikutip dari mediaindonesia, di Jakarta, Selasa (14/05/2024).

Ia mengatakan Permenkes tersebut akan menjadi turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit per 8 Mei 2024.

Sejumlah klausul yang digodok di antaranya, kesiapan fasilitas rumah sakit pemerintah dalam menampung perawatan pasien BPJS Kesehatan. Juga soal penyesuaian iuran peserta.

Implementasi KRIS

Implementasi KRIS, kata dia, menyeragamkan jenjang kelas peserta layanan program JKN. Dari yang semula terbagi ke dalam kelas 1, 2, dan 3 menjadi standar fasilitas layanan yang meliputi 12 kriteria.

Kriteria yang dimaksud meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Juga terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, termasuk temperatur ruangan.

Selain itu, penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa. Serta pembagian ruang bagi penyakit infeksi atau noninfeksi.

Baca Juga  Ini Cara Mengenal Gejala Tumor Otak dan Cara Mengatasinya

Kriteria lainnya adalah keharusan bagi penyedia layanan untuk mempertimbangkan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. Termasuk penyediaan tirai atau partisi antartempat tidur. Juga kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang memenuhi standar aksesibilitas, dan menyediakan outlet oksigen.

Meski demikian, kata Nadia, layanan di rumah sakit masih diperkenankan menyediakan kelas layanan bagi pasien yang tidak terdaftar dalam program JKN.

Mengikuti Asuransi Kesehatan

Pada pasal 51 Perpres Jaminan Kesehatan diatur ketentuan naik kelas perawatan dilakukan dengan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan. Atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.

Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya pelayanan dapat dibayar oleh peserta bersangkutan. Atau oleh pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.

“Bedakan antara layanan dengan asuransi. BPJS Kesehatan kan asuransi, nah asuransinya tidak ada per kelas, cuma KRIS saja. Kalau mau naik kelas bisa upgrade dengan membayar selisih biaya,” terang dia.

Penerapan KRIS secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diproyeksikan terealisasi paling lambat 30 Juni 2025.

Hingga periode tersebut, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life