Komisi VI akan memanggil PT Kereta Api Indonesia atau KAI terkait impor tiga rangkaian KRL baru dari China melalui PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Pengadaan tersebut sebagai langkah KAI Commuter dalam memenuhi sarana KRL untuk mengakomodir pengguna KRL Jabodetabek yang diharapkan 2 juta lebih perhari pada 2025.

Komisi VI juga mengingatkan KAI untuk tidak terburu-buru dalam melakukan impor kereta.

"Andaikan terpaksa karena kebutuhan mendesak, KAI harus menjelaskan terlebih dahulu kepada Komisi VI tentang kajian yang jelas. Dan, alasan dilakukannya impor," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Memang kata Sarmuji, pihaknya belum mendapatkan informasi detail terkait impor KRL dari KAI. Untuk itu, pihaknya berencana memanggil KAI untuk menjelaskan kajian hingga alasan impor KRL dari China tersebut.

"Nanti akan kita panggil PT KAI, jangan sampai ini menimbulkan perdebatan baru yang kemarin sudah terjadi," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut Sarmuji, harus dilakukan secara transparan agar publik juga mengetahui mengapa memilih impor terutama impor dari negara China.

"Karena sebelumnya juga ada pembicaraan waktu itu impornya dari Jepang kemudian beralih ke China. Tentu kita akan meminta alasan pembelian melalui impor dan mengapa impornya dari China," jelasnya.

Ia pun berharap, KAI dapat memprioritaskan produksi dari dalam negeri terlebih dahulu. Sehingga, industri kereta api dalam negeri dapat ikut merasakan manfaat dari tumbuhnya moda transportasi kereta api.

"Kita ingin memprioritaskan produksi dalam negeri supaya BUMN yang bisa memproduksi gerbong kereta api itu juga bisa mendapatkan manfaat dari tumbuhnya transportasi terutama modal kereta api," harapnya.

Dalam penandatanganan kontrak kerja sama Pengadaan Sarana KRL Baru pada 31 Januari 2024 di Beijing, China, disepakati impor 3 KRL baru senilai Rp783 miliar. Tiga KRL tersebut adalah rangkaian kereta tipe KCI-SFC120-V. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu