Kemenkeu Perkuat UMKM Kalbar Lewat Digitalisasi

Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kalimantan Barat lewat digitalisasi.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai BLU dibawah Kemenkeu mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mendorong penguatan UMKM dan mensosialisasikan kebijakan Kemenkeu, khususnya di Kalimantan Barat.

“Kemenkeu Satu harus menjadi Sekretariat Bersama (Setber) Wilayah. Yang berperan sebagai koordinator dari berbagai program strategis kewilayahan. Seperti Sinergi Pemberdayaan UMKM, Regional Chief Economist, Joint Penerimaan, serta sinergi dengan pihak eksternal,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, di Pontianak, Rabu (8/2/2023).

Program Kemenkeu Satu

Suahasil juga berpesan agar Kemenkeu Satu perlu mengangkat marwah Kemenkeu di daerah. Salah satunya dengan cara memahami urusan daerah, bukan sekadar memahami APBN.

“Pemahaman harus diperkuat. Misalnya terkait perekonomian di daerah, APBD, sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, kondisi perlindungan sosial. Juga kondisi lapangan kerja, dan sebagainya termasuk juga sektor UMKM,” tambah Wamenkeu.

Rangkaian Kegiatan

Rangkaian acara ini diadakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Para Bupati di Kalimantan Barat serta dibuka oleh Wamenkeu Suahasil Nazara.

Suahasil menyampaikan rangkaian kegiatan meliputi Seremoni Pembukaan, berbagai talkshow Sinergi Kemenkeu Satu dalam Pemberdayaan UMKM Kalimantan Barat.

Kegiatan itu juga menampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) binaan kantor perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat dan BPDPKS. Antara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Asosiasi Kelapa Sawit, serta Booth Kemenkeu satu.

Kegiatan Kemenkeu Satu itu akan berlangsung selama tahun 2023 ke sepuluh provinsi. Dimulai dari Kalimantan Barat guna mendukung UMKM terus bertumbuh melalui APBN dengan memanfaatkan transaksi digital agar mampu bersaing secara global.

Salah satu komitmen dukungan Kemenkeu kepada UMKM di daerah melalui APBN dapat dirasakan melalui skema Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

“yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM. APBN hadir melindungi dan menyejahterakan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Suahasil.

Editor: Raja H. Napitupulu