Kemenlu Sampaikan Perkembangan Terbaru IKN ke Perwakilan Negara Asing

Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sampaikan perkembangan terbaru sekaligus melakukan sosialisasi mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional (PNAOI).

Acara tersebut bertujuan menyampaikan informasi perkembangan terakhir pemindahan ibukota ke IKN, sekaligus memantik diskusi dan menyerap aspirasi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional PNAOI di Jakarta.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Duta Besar Andy Rachmianto menyampaikan bahwa transisi Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan adalah agenda strategis Pemerintah dan bagian integral dari Indonesian Vision 2045. Sesuai UU No. 3 Tahun 2022, IKN ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan Pemerintahan sekaligus pusat perwakilan asing dan organisasi internasional.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Kemlu RI bertanggung jawab meningkatkan awareness komunitas internasional termasuk PNAOI mengenai IKN,” kata Andy dalam keterangannya, dilansir laman www.kemlu.go.id, Rabu (2/8).

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati  menyampaikan antara lain mengenai perkembangan terakhir pembangunan infrasruktur di IKN, skema pendanaan dan peluang investasi yang tersedia serta insentif yang ditawarkan.

“Sampai saat ini, sebanyak 256 letters of intent telah diterima dari 19 negara yang berminat berinvestasi di 14 sektor,” ujar Thomas.

“Perpindahan PNAOI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pengembangan kawasan di IKN melalui berbagai kerja sama internasional termasuk investasi, perdagangan, jasa, dan pembangunan kota serta mendorong pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kesempatan kerja,” lanjut dia.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN menjelaskan lebih lanjut mengenai lini masa pemindahan kantor PNAOI. Ditekankan bahwa perpindahan perwakilan negara asing dan organisasi internasional diharapkan dapat dilaksanakan mulai  2030-2034. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa lini masa tersebut dapat dipercepat, dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur di IKN. Terkait pegawai Pemerintah, sebanyak sekitar 16.990 personil direncanakan sudah pindah di tahun 2024.*

Email: AleLuna@esensi.tv

Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral

#beritaterkini