Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN RB gandeng Tony Blair Institute untuk memperkuat layanan publik berbasis digital.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini bersama Jalil Rasheed selaku Managing Director TBI Asia dan disaksikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
“Saya senang dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change. Penandatanganan LoI hari ini akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat untuk memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan di Indonesia,” kata Menteri Anas dalam keterangan resminya, Senin (29/5).
Penandatanganan LoI tersebut merupakan hasil dari diskusi lebih lanjut setelah mantan PM Inggris Tony Blair bertemu Menteri Anas dalam kunjungannya ke Kantor Kementerian PANRB pada bulan Maret lalu.
Menurut Anas, melalui kolaborasi ini dapat bersama-sama mengembangkan solusi inovatif dan berbagi pengalaman yang akan meningkatkan lanskap pemerintahan digital di Indonesia.
Inggris sendiri dikenal sebagai salah satu pionir penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan negara papan atas dalam penilaian e-Government Development Index oleh PBB.
Anas menambahkan, agenda percepatan SPBE sesuai arahan Presiden Joko Widodo selaras dengan tren global untuk membangun pelayanan digital publik utamanya Digital ID alias Identitas Kependudukan Digital yang kini juga sedang dikembangkan di Indonesia, serta sedang dirintis oleh Kementerian PANRB untuk menjadi basis data seluruh pelayanan publik.
“Ini akan dimulai pada 21 kabupaten/kota rintisan Mal Pelayanan Publik Digital yang sudah siap dan segera diresmikan dalam waktu dekat,” ujar Anas.
Anas menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Tony Blair Institute diharapkan bisa memperkuat percepatan transformasi digital dalam kerangka SPBE yang terus dilakukan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.
“Kedua belah pihak akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait transformasi pelayanan publik berbasis digital,” ujarnya.
“Kementerian PANRB juga mendorong penguatan payung kebijakan yang memungkinkan penguatan kolaborasi seluruh stakeholder baik kementerian, lembaga, pemda, maupun BUMN dalam pengembangan dan pelaksanaan program strategis e-government,” tambah Anas.*
Email: AleLuna@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini