Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai salah satu penilaian kinerja. Kebijakan itu mulai diberlakukan pada tahun ini.

Karena itu, kepada seluruh satuan kerja, melalui para Kepala Bagian Tata Usaha se-Indonesia Kementerian ATR/BPN diminta agar dapat memperhatikan capaian PNBP ke depannya. Karena nantinya capaian PNBP akan masuk ke dalam penilaian kinerja.

"Kinerja yang ideal di angka 100-110 persen. Mulai tahun ini penerimaan PNBP dicatat sebagai kinerja di setiap satuan kerja karena tahun ini PNBP dicanangkan di masing-masing satuan kerja," ungkap Kepala Bagian Anggaran dan PNBP pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, Iin Herawati dilansir dari antaranews, Jumat (20/1/2023).

Sementara Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Dony Erwan mengatakan,  untuk tahun 2024 ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pada 2022 yang mencapai Rp2,6 triliun atau sebesar 115 persen dari target.

"Target PNBP pada 2023, sejumlah Rp2,5 triliun dan diharapkan pelaksanaannya jauh lebih baik dari sebelumnya," harapnya.

Dony berharap PNBP pada 2024 jauh lebih tinggi dari 2023. Dasar perencanaan PNBP kita 2024 ini adalah realisasi penerimaan 2022, termasuk juga kegiatan prioritas nasional.

"Kita beri applause kepada kita masing-masing karena capaian kita tahun 2022 ini jauh lebih bagus daripada 2021," ujar Dony.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tercatat masuk dalam lima besar kementerian-lembaga yang memberikan kontribusi PNBP terhadap negara. "PNBP kita bisa diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Karena itu, dirinya berharap Kementerian ATR/BPN dapat merumuskan target PNBP untuk tahun anggaran 2024, karena PNBP merupakan sesuatu yang sangat potensi bagi kementerian tersebut.

Himawan juga mengungkapkan bahwa target lain yang harus dicapai jajaran Kementerian ATR/BPN adalah layanan elektronik dalam rangka mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN sebagai institusi yang berstandar dunia.

Kementerian ATR/BPN disebut berorientasi kepada institusi yang berbisnis informasi dan pelayanan, maka kedepannya validasi seluruh data spasial dan tekstual harus dikejar.

"Saya berharap tetap semangat bekerja lebih baik agar institusi kita lebih baik, melayani secara profesional, sehingga tercipta persepsi institusi yang terpercaya di mata masyarakat," ujar Himawan.

Sementara itu, serapan anggaran di Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2022 tercatat mencapai 93,57 persen atau meningkat 2,81 persen dari capaian 2021.

Realisasi tersebut merupakan pencapaian tertinggi yang pernah dilakukan oleh kementerian.

"Ini pencapaian tertinggi selama kementerian kita ada. Terima kasih karena berkat kerja keras seluruh pihak hingga capaian serapan anggaran kita tercapai secara maksimal," ujar Himawan. *

 

Editor: Addinda Zen