Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan bimbingan teknis penggunaan MPP Digital pada 20 kabupaten/kota yang telah siap mengimplementasikan MPP Digital.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bahwa MPP Digital diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik digital yang terintegrasi dan dapat diterapkan di pemerintah kabupaten/kota.
“Mal Pelayanan Publik Digital merupakan bentuk pelayanan publik berbasis elektronik yang mengintegrasikan berbagai layanan elektronik (e-services) yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota ke dalam satu platform sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik pemerintah daerah,” kata Diah, mengutip keterangan resminya, Minggu (14/5).
Adapun 20 kabupaten/kota yang menjadi lokus implementasi MPP Digital diantaranya yakni Pemkot Metro, Pemkot Bukittinggi, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Surakarta, Pemkot Samarinda, Pemkot Mojokerto, Pemkot Batam, Pemkot Kendari, Pemkot Banda Aceh, dan Pemkab Magetan.
Selanjutnya ada Pemkot Magelang, Pemkot Tanjung Pinang, Pemkab Tuban, Pemkab Hulu Sungai Selatan, Pemkab Sragen, Pemkab Grobogan, Pemkab Musi Rawas, Pemkab Banyumas, Pemkab Brebes serta Pemkab Kotawaringin Timur.
Dijelaskan, fitur utama yang dibangun pada MPP Digital selain dari pengajuan permohonan layanan namun juga dilengkapi dengan fitur tracking yang detail.
“Sehingga diharapkan mampu meningkatkan value transparansi dan kepastian layanan yang diterima oleh masyarakat,” kata dia.
Informasi lain seputar Kementerian PANRB bisa akses laman www.menpan.go.id.*
Email: AleLuna@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini