Kepulauan Riau mencatat prestasinya mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 sebesar 76,46 persen (dengan kategori tinggi).
Capaian tersebut berada di atas capaian nasional dan menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di wilayah Sumatera.
Di sisi lain, dari segi keuangan, selama kurun waktu 2020-2022, APBD Provinsi Kepri diketahui mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5,43 persen, belanja minus 0,05 persen, dan pembiayaan sebesar 18,71 persen.
“Pertumbuhan yang mengalami peningkatan ini merupakan angin positif bahwa kerangka anggaran Provinsi Kepulauan Riau terus membaik dan pemetaan penggunaan anggaran semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni.
Fatoni meminta agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Dia mengatakan, capaian indikator yang lainnya meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan juga perlu ditingkatkan melalui langkah kolaborasi. Dengan begitu, target ke depan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Lebih lanjut, Fatoni mengungkapkan, pada pengusulan major project juga memerlukan penguatan strategi. Di antaranya perlunya informasi data yang detail dan rinci, penguatan akreditasi layanan yang akan diberikan, serta penguatan dukungan program dan kegiatan daerah major project yang diusulkan.
Pada kesempatan tersebut, Fatoni memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepri yang menempati posisi terbaik kedua secara nasional. Tak hanya itu, Provinsi Kepri juga mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.
Dalam kegiatan itu, Fatoni juga menyampaikan sejumlah arahan yang perlu dipedomani daerah. Pertama, perlunya mengoptimalkan kebijakan satu data daerah melalui optimalisasi e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bagian dalam menciptakan perencanaan pembangunan berkualitas berbasis data.
Kedua, melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan dengan Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN), serta Dokumen Spasial. Hal itu baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi sebagaimana manat Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW.
Ketiga, tambah Fatoni, melakukan penguatan SDM perencana melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas. Hal itu, utamanya dalam menyajikan dokumen jangka menengah dan panjang yang berkualitas.
Untuk yang keempat, lanjut Fatoni, daerah perlu menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi berbagai pihak termasuk non-pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas, menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” pungkas Faton