Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Organisasi Pangan Dunia (FAO) akan menggelar 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA). Kegiatan tersebut digelar di Kabupaten Badung, Bali, tanggal 8-12 Mei 2023.
Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT), Tri Aris Wibowo mengatakan, pertemuan itu diikuti ratusan delegasi. Mulai dari negara anggota PSM, observer hingga perwakilan lembaga internasional.
Dalam pertemuan itu akan dibahas peran pelabuhan dalam mempersempit praktik ilegal unreported unregulated fishing (IUUF) secara global.
“Kegiatan PSMA ini bagian dari upaya mencegah praktik IUU Fishing. Di mana pendekatannya melalui pengelolahan pelabuhan perikanan,” ungkap Tri Aris Wibowo.
Hal itu disampaikannya dalam program talkshow Bincang Bahari mengupas Road To 4th Meeting PSMA yang berlangsung secara hybrid, Kamis (4/5/2023), di Kantor KKP, Jakarta.
Menurutnya, PSMA adalah ketentuan yang dibuat Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk. Atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF).
Indonesia meratifikasi perjanjian internasional PSMA sejak tahun 2016. Dan, telah menetapkan empat pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan maupun kapal pengangkut ikan berbendera asing.
Yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.
“Dengan adanya tindakan PSMA terhadap kapal asing, menunjukkan kita concern terhadap IUUF Fishing baik itu pemberantasan maupun pencegahan,” ujar Tri Aris.
Salah satu manfaat dari PSMA itu adalah meningkatkan daya saing produk perikanan. Karena menegaskan kejelasan ketelurusan produk perikanan dan Indonesia tidak ada kekhawatiran melawan tindakan ilegal.
Bahas Sejumlah Agenda
Ia mengatakan, sejak awal tahun 2023, tercatat 12 kapal asing berbendera Jepang berlabuh di PU Benoa dan telah dilakukan pemeriksaan secara PSM. Pada umumnya kapal-kapal tersebut bertujuan untuk pergantian crew dan mengisi perbekalan.
Chairperson of the 4th Meeting of The PSMA Nilanto Perbowo menambahkan, dalam pertemuan nanti akan membahas sejumlah agenda.
Di antaranya status perjanjian FAO 2009 tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA). Kemudian, strategi meningkatkan efektivitas PSMA melalui pertukaran data dan informasi perikanan masing-masing negara peserta dalam mempersempit ruang gerak IUUF.
“Mudah-mudahan pada saat pertemuan nanti, peserta bersemangat dan kooperatif untuk bisa menuntaskan semua dokumen yang telah disiapkan dalam beberapa kali pertemuan kelompok kerja,” ujarnya.
Sehingga ke depan PSMA instrumennya lebih lengkap yang akan digunakan semua pihak sebagai panduan.
“Kesepakatan pertukaran informasi dan transparansi dari semua pihak agar tujuan dari PSMA ini bisa diperoleh. Inilah tujuan pertemuan ini,” papar Nilanto.
Sementara itu, Regional Project Coordinator FAO Muralidharan Chavakat Manghat mengungkap, dukungan pihaknya dalam memberantas IUUF secara global.
Di antaranya berupa pembuatan roadmap pemberantasan dan melakukan transformasi digital melalui pemantauan kapal perikanan.
“Saya mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang merativikasi PSMA sebagai upaya pencegahan IUUF,” ungkapnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang