Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kolaborasi untuk Percepatan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia (Korika) Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam penanganan konten hoaks di dunia digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan menyatakan potensi kerja sama dalam penciptaan fitur teknologi kecerdasan artifisial dalam membantu Kementerian Kominfo menjalankan pengawasan atas berita hoaks.
“Adanya kebutuhan dalam menciptakan sistem teknologi. Lewat kerja sama ini, Kominfo dan Korika BRIN akanmenciptakan teknologi kecerdasan artifisial untuk melakukan analisis berita hoaks dan sentimen,” jelasnya usai Penandatanganan Kerja Sama Pengembangan Natural Language Processing Artificial Intelligence antara Ditjen Aptika dan Korika BRIN di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/04/2023).
Ia menjelaskan, Korika akan menghasilkan algoritma yang dibuat melalui teknik Natural Language Processing dan Machine Learning yang akan diberikan kepada Kominfo untuk dapat dimanfaatkan.
“Hasil yang diharapkan Kominfo dapat memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial dalam menjalankan fungsi pengawasan atas berita hoaks dan sentimen di sosial media,” tegasnya.
Enabler Ekonomi Digital
Lebih jauh, Semuel juga memberikan dukungan untuk pengembangan ekosistem digital Indonesia melalui pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelegence agar bisa memajukan industri digital.
“Salah satunya melalui Natural Language Processing Artificial Intelligence (NLP-AI). Kami di pemerintah tugasnya adalah mendorong apa yang diinsiasi dari komunitas, karena (pengembangan NLP AI) ini adalah bagian yang baik,” katanya lagi.
Peran pemerintah saat ini, kata dia, tidak hanya sebagai regulator tetapi juga memfasilitasi dan mendorong semakin cepat menjadi akselerator untuk pengembangan ekosistem digital nasional.
Oleh karenanya, kemajuan teknologi digital seperti NLP-AI yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah.
“Jadi AI dan NLP ini seharusnya dilihatnya sebagai enabler untuk kemajuan lebih tinggi lagi. Karena mungkin manusia sebagai analitiknya nanti, bukan lagi memori semuanya, umpanya dengan adanya AI,” ujarnya.
Ia mencontohkan, salah satu keunggulan AI yang dimanfaatkan untuk menerjemahkan bahasa dari berbagai negara ke dalam Bahasa Indonesia ataupun sebaliknya.
“Misalnya saya lagi ngomong bahasa Indonesia tapi disana (pengguna lain) earphone-nya sudah ngomong dengan bahasa masing-masing. Jadi yang namanya language barrier itu akan terjadi, kita kemanapun berani, itu mungkin ke depannya fokus kesini. Ini adalah suatu perubahan yang harus kita sikapi dan harus kita antisipasi bahwa, kita mengimpor knowledge-nya boleh, teknologinya jangan, kita kembangkan sendiri,” jelasnya.
Keterlibatan Kecerdasan Artifisial
Sementara itu, Ketua Umum Korika Prof. Hammam Riza menyatakan, kerja sama itu merupakan salah satu tindak lanjut penerapan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia (Stranas KA) yang diluncurkan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada tanggal 10 Agustus 2020.
“Korika merupakan hasil pemikiran kolektif dan kolaboratif dari berbagai entitas yang melengkapi komponen quad helix, pemerintah, industri, akademis, dan komunitas. Untuk mengorkestrasi ekosistem kolaborasi untuk menghasilkan inovasi,” tuturnya.
Menurut dia, kerja sama diformalkan ke dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu akan menjadi salah satu wujud nyata kolaborasi percepatan penerapan strategi nasional kecerdasan artifisial menuju Visi Indonesia 2045.
“Ini sejalan dengan pembentukan Korika yang merupakan gabungan pusat inovasi kecerdasan artifisial (PIKA) saat BPPT,” tegasnya.
Editor: Dimas Adi Putra