Komisi I DPR RI telah menetapkan sebanyak Sembilan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2022-2025.
Pemilihan calon dilakukan melalui serangkaian proses fit and proper test yang berlangsung selama dua hari di DPR RI pada pekan lalu.
Rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap calon anggota KPI Pusat ini digelar secara tertutup dan keputusan diambil melalui musyawarah mufakat.
“Komisi I sudah melakukan fit and proper test dan sudah mengambil keputusan secara musyawarah mufakat,” jelas Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, seperti di lansir dari laman resmi DPR RI, Selasa (24/1/2023).
Dia mengatakan cara pengambilan keputusan sejalan dengan tata tertib dan prioritas utama lembaga legislatif adalah musyawarah dan mufakat dan jika tidak tercapai barulah voting.
“Alhamdulillah, kami sudah memutuskan secara musyawarah mufakat memutuskan 9 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat periode 2022-2025,” ujarnya.
Meutya Hafid mengatakan setelah dipilih pihaknya berharap sembilan calon komisioner KPI pusat dapat menjaga integritas dan profesionalitasnya.
“Apalagi mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, Meutya menilai tugas kesembilan calon komisioner ini akan sangat berat,” terangnya.
Calon Komisioner KPI Jaga Netralitas
Dia mengatakan masyarakat menitipkan kepada sembilan calon komisioner yang terpilih untuk menjaga netralitas penyiaran.
Pada saat menetapkan calon, jelasnya, Komisi I DPR RI juga meminta kampanye anti-kekerasan seksual.
“Supaya bagaimana kampanye di TV tidak justru malah mendorong terjadinya kekerasan seksual,” jelasnya.
Khusus mengenai isu eksploitasi perempuan di televisi, hal ini juga menurutnya menjadi tantangan besar bagi kesembilan calon komisioner ini.
Di luar itu, terangnya, para calon komisioner KPI memiliki tantangan baru, yaitu digitalisasi penyiaran.
“Jadi, tantangan KPI sekarang, periode ini, yang sebelum-sebelumnya belum ada adalah bagaimana menjadi komisioner setelah adanya digitalisasi penyiaran,” jelasnya.
“Konten akan lebih banyak, kemudian tayangan akan semakin beragam,” ujar anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Dengan demikian, pengawasannya pasti perlu tenaga ekstra dan juga kemampuan ekstra.*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang