Pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua telah memunculkan beberapa implikasi atau persoalan yang terjadi di empat DOB tersebut.
Karena itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan perlu dibentuk sebuah panitia kerja (panja).
Adapun DOB tersebut, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.
“Berbagai persoalan muncul dari pembentukan empat DOB di Tanah Papua itu. Baik yang terkait dengan soal kesehatan, pendidikan, pengadaan ASN (aparatur sipil Negara) hingga APBD (anggaran pendapatan belanja daerah),” ungkap Doli.
Ia mengatakan itu saat rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Karena itu, kata Doli, pihaknya akan membentuk Panja tentang evaluasi pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah di empat DOB di Tanah Papua. Hal tersebut semata untuk mengawal proses implementasi pembentukan empat DOB Provinsi di Papua.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pun menyatakan setuju atas pembentukan panja tersebut.
Pasalnya, sesuai undang-undang mitra kerja dari empat penjabat daerah otonomi baru adalah Komisi II DPR RI. Dengan dibentuknya panitia kerja ini akan spesifik membahas berbagai persoalan yang kerap muncul setelah pembentukan DOB. Termasuk dalam masa transisi sebagaimana yang tengah dihadapi oleh empat provinsi baru di tanah Papua tersebut.
Berbagai persoalan sebagai implementasi dari pembentukan DOB, menurut Tito, di antaranya masalah penganggaran, ASN, hingga pembentukan DPR empat provinsi baru tersebut.
“Termasuk menambah jabatan-jabatan baru, serta peluang dalam sistem politik yang baru. Adanya DPR Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, juga akan menambah posisi baru dan akan memberikan check and balances yang lebih kuat di Papua,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang