Home » Komisi VI Setujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN 2024 Sebesar Rp255 Miliar

Komisi VI Setujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN 2024 Sebesar Rp255 Miliar

by Junita Ariani
2 minutes read
Rapat Kerja KOmisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

ESENSI.TV - JAKARTA

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp185 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp70 miliar.

Selain pagu indikatif, Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp56 miliar.

“Anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima.

Aria mengatakan itu pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Sedangkan mengenai usulan Penerimaan Modal Negara (PNM) Kementerian BUMN tahun 2023, Komisi VI menurut Aria, akan mendalaminya. Di mana usulan PNM tersebut berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2023.

Adapun usulan PNM tersebut terdiri dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3.000 miliar. Yang mana usulan itu untuk penyelesaian pengalihan Polis Jiwasraya.

Kemudian, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp1.193 miliar  untuk pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur.

Baca Juga  Presiden Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Turun Jelang Lebaran

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp1.000 miliar dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri.

“Selanjutnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp500 miliar dalam rangka investasi dan modal kerja,” papar Aria Bima membacakan kesimpulan rapat.

PNM Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk PNM tahun anggaran 2024, Komisi VI juga akan mendalami usulan PNM untuk 8 BUMN. Dengan rincian, PT PLN sebesar Rp10 miliar, PT Hutama Karya Rp10 miliar untuk pendanaan masa operasi.

Dan, Rp12,5 miliar untuk penyelesaian ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Betung.

Kemudian, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp3 triliun untuk kapasitas pinjaman KUR, Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

Selanjutnya, PT KAI sebesar Rp3 triliun, PT Rekayasa Industri Rp2 triliun, PT RNI Rp1,9 triliun, PT Wijaya Karya Rp8 triliun.

Sedangkan usulan PNM Non Tunai tahun anggaran 2024 dari Kementerian BUMN diusulkan untuk PT LEN Industri sebesar Rp649 miliar. Dan, PT Varuna Tirta Prakasa Rp24,13 miliar. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life