Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda secara tegas menolak rencana Pemerintah Indonesia yang akan mengalihkan alokasi anggaran LPDP untuk kebutuhan pengembangan riset negara.
“Kami menolak penghentian kucuran dana APBN untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah. Sehingga kuota mahasiswa penerima beasiswa makin banyak,” tegas Huda.
Pernyataan itu disampaikan Huda dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Minggu (28/1/2024) di Jakarta.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kuota penerima beasiswa LPDP di kisaran 9.000-10.000 mahasiswa dalam satu tahun. Setiap tahun, APBN dikucurkan sebesar Rp20 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai Program LPDP.
Kini Dana Abadi Pendidikan (DAP) telah terkumpul sebanyak Rp140 triliun dengan nilai manfaat per tahun digunakan untuk membiayai keperluan beasiswa pada kisaran Rp5 triliun.
Mengetahui informasi tersebut, Huda lebih mendukung untuk menambah kuota penerima beasiswa LPDP.
Penambahan kuota ini, menurutnya, perlu diupayakan lantaran APK pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini masih rendah dibandingkan beberapa negara di ASEAN. Seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
“Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia yang mampu menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, faktor tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi adalah penyebab utama APK pendidikan tinggi di Indonesia rendah.
“Kami menilai pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bisa jadi dengan menggunakan manfaat dana abadi pendidikan,” tutup Huda. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu