Setelah menggeledah Kantor Kementerian Sosial, pekan lalu, KPK melanjutkan aksinya menggeledah rumah tersangka dugaan korupsi penyaluran bansos, Senin (29/5/2023).
Korupsi bantuan sosial (bansos) diduga dilakukan pada pengadaan beras Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos).
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, kepada wartawan, mengatakan lokasi penggeledahan salah satu kompleks perumahan di Tangerang Selatan, serta apartemen di Jakarta Pusat.
Dari kegiatan ini, penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen dan juga bukti elektronik terkait dengan perkara dugaan korupsi bansos beras.
Tindak pidana ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Sementara itu, tersangka dalam kasus ini adalah mantan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Perseroda) atau Transjakarta.
Kemensos Salurkan Bansos Tunai
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak pernah meyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk barang, tetapi dia lebih memilih membagikannya dalam bentuk uang tunai.
Mantan Wali Kota Surabaya ini tampaknya memetik pelajaran dari masalah yang ditinggalkan oleh Menteri Sosial sebelumnya.
Seperti diketahui, sebelum Risma, Menteri Sosial dijabat oleh Juliari Peter Batubara. Juliari ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019.
Namun, Juliari yang merupakan politisi PDI Perjuangan, mundur dari jabatannya karena terjerat kasus korupsi dana Bantuan Sosial COVID-19 pada tanggal 6 Desember 2020.
Kasus itu masih bergulir hingga saat ini. Terakhir, Selasa (23/5/2023), para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos).
Penggeledahan dilakukan sewaktu Menteri dan para stafnya sedang bekerja, sekitar pukul 10.00 s/d 18.00 WIB.
Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Sehari setelah penggerebekan itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menggelar temu pers menjelaskan peristiwa itu di kantornya, Rabu (24/5/2023).
“Kejadiannya tahun 2020, saya dilantik pada tanggal 27 Desember 2020, dan kejadiannya ini sekitar bulan September. Jadi saya ngga tahu masalahnya,” jelas Risma.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaterkini
#beritaviral