Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengambil langkah tegas dan tepat terkait dugaan adanya pemotongan anggaran yang terjadi saat pelantikan petugas KPPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Karena KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil. Sehingga, seharusnya, pemotongan anggaran tersebut idak semestinya terjadi.
“Sangat kita sayangkan ada pemotongan hak-hak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kalau itu betul terjadi, KPU harus mengambil langkah tepat,” kata Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024) di Jakarta.
Ia menilai, tindakan tersebut harus segera dilakukan agar tidak memicu kegaduhan menjelang pencoblosan.
“Karena ini akan mengganggu suasana pemilu yang sudah mendekati waktu (pencoblosan) yang sudah mepet ini. Jangan sampai kegaduhan muncul dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi,” sambungnya.
Menurut Amin, pemotongan anggaran di KPPS itu nggak boleh terjadi, apalagi jumlahnya ribuan. Itu kalau diakumulasikan juga gede duitnya.
“Maka saran saya kepada KPU RI untuk segera mengambil langkah-langkah cepat terutama dari kesekjenan (KPU). Kesekjenan KPU harus memastikan apakah benar itu terjadi. Kalau ada vendor yang melakukan tindakan itu, ya putus kontrak saja. Ngapain dia tidak mau bekerja secara profesional sampai mengganggu hak-haknya KPPS,” tegasnya.
Amin mengapresiasi langkah beberapa TPS yang menerapkan sistem transfer dalam pemberian honor bagi KPPS. Menurutnya, langkah ini harus ditiru oleh TPS lainnya karena dinilai lebih aman dan terjamin. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu