Indonesia mendapatkan peluang pendanaan kegiatan untuk mengurangi emisi rumah kaca senilai USD968,6 juta atau Rp14,52 triliun.
Dana itu berasal dari dana reboisasi kehutanan, Global Enviromental Facility, Bank Dunia, Ford Foundation dan sumber lain yang memiliki komitmen pelestarian hutan dan lingkungan.
Dalam Rakernas Komite Pengarah BPDLH 2022, pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peluang pendanaan ini dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca.
Komitmen Indonesia terutama untuk mencapai target Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) tahun 2030 melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% dengan sumber daya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.
“Upaya elaborasi berbagai keputusan penting forum internasional seperti G20 Indonesia 2022 dan Konferens mengai Perubahan Iklim ke-27 (COP27) terus dilakukan Pemerintah,” jelas Menko Perekonomian, dalam keterangan tertulis Kemenko Perekonomian yang dilansir esensi.tv, Jumat (23/12/2022).
Dia mengatakan optimalisasi berbagai peluang tersebut perlu didukung dengan sinergi, integrasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah melalui kolaborasi kebijakan, program, dan pendanaan.
Tahun 2018, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai kendaraan pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.
Indonesia dapat melakukan sejumlah strategi pengurangan emisi, mulai dari kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri sampah atau limbah, transportasi, pertanian, kelautan, serta perikanan,
Sementara itu, komitmen pendanaan global dalam mengimplementasikan deklarasi G20 dan Paris Agreement dan inisiatif Pemerintah dalam pendanaan lingkungan berkelanjutan dan terintegrasi, serta pendanaan lingkungan hidup dalam kerangka keuangan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia menfokuskan penggunaan dana pengelolaan lingkungan untuk pengelolaan limbah atau sampah serta pengembangan tanaman mangrove. Kegiatan ini membutuhkan komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
Editor: Darma Lubis
email: ernasariulinagirsang@esensi.tv