Good governance atau tata kelola yang baik adalah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan efisien agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai good governance, pemerintah terus berupaya dengan melakukan pembaharuan melalui reformasi birokrasi.

Dalam pemaparan Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo mengatakan bahwa reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Hingga tahun 2024, Presiden Indonesia Joko Widodo mengarahkan untuk melakukan pembangunan seperti infrastruktur, sumber daya manusia dan kebutuhan transformasi.

Hal ini disampaikannya saat mengisi kelas Executive Education Program for Young Political Leaders Batch 12 Golkar Institute, pada Rabu (14/6).

Birokrasi Indonesia Masih Banyak Masalah

Menurutnya, saat ini masih banyak masalah-masalah birokrasi di Indonesia. Penggunaan anggaran yang tidak efisien menjadi salah satu masalah birokrasi. Lalu masih belum efektifnya pengawasan internal, pelayanan publik yang belum terdistribusi dengan baik, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan.

Adanya efek domino dari ASN yang tidak profesional juga menjadi salah satu masalah yang terjadi di negara ini. Misalnya sektor perekonomian yang terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, birokrasi yang menyulitkan, dan kesejahteraan ASN yang sulit ditingkatkan.

“Ekonomi kita nggak akan maju kalau tidak ada reformasi struktural,” ujar Eko, pada Rabu (14/06/2023).

Apa Penyebab Negara Tidak Makmur?

Ia juga menyebutkan ada faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara ada yang makmur dan ada yang tidak.

“Mengapa banyak negara yang makmur dan beberapa yang lain tidak? Karena sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem, dan kekuatan nilai budaya sudah bisa di handle dengan baik oleh negara-negara makmur. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang banyak. Hanya saja kita tidak pintar me-managenya,” lanjut Eko.

Prof. Eko Prasojo: Buat Legacy Jika Diberi Amanah

Selanjutnya, Ia menyebut di tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi.

“(Tahun) 2024 nanti adalah momentum bagi kita. Digital governance, flexible working arrangements sudah disiapkan, tinggal menunggu IKN (Ibu Kota Nusantara). Super App sudah dicoba dibuat”, papar Eko.

Ia juga menyampaikan pesan kepada para peserta Golkar Institute untuk mempersiapkan warisan bagi anak cucu apabila menjadi seorang wakil rakyat.

“Buatlah legacy kalau anda dipercaya untuk diberikan amanah. Legacy itu perubahan fundamental yang nanti bisa dilihat anak cucu kita”, pungkasnya.

Editor: Nabila Tias Novrianda