Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Golkar Ferdiansyah, akan meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) untuk menambah anggaran pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Minimal ada kenaikan anggaran sekitar Rp8,4 triliun selama 3 tahun kedepan,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Ferdiansyah menjelaskan, pihaknya akan meminta Kemendikbudristek untuk membuka akses seluas mungkin bagi Prov Jabar. Khususnya dalam memperbesar kapasitas perguruan tinggi negeri maupun swasta, di Jawa Barat.
“Saya sebagai anggota DPR RI akan meminta pada Kemendikbudristek supaya membuka akses seluas mungkin bagi peningkatan kapasitas pendidikan di Jawa Barat,” papar dia.
Peningkatan APK Minimal 45 Persen
Hal itu, lanjut dia, merupakan kolaborasi DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat.
Target peningkatan APK Jawa Barat minimal mencapai angka 45 persen pada 3 tahun kedepan.
“Targetnya, dalam 3 tahun kedepan atau pada tahun 2026, APK Jawa Barat minimal 45 persen. Konsekuensi logisnya, ada kenaikan anggaran Rp8,4 triliun,” terang Ferdiansyah.
Seimbangkan APK dan Lulusan Vokasi
Ia menambahkan, upaya peningkatan APK ditujukan untuk menyeimbangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat dengan tenaga kerja lulusan vokasi.
“Yang kami sampaikan ini adalah tingkat perguruan tinggi yang memang tidak hanya untuk vokasi. Untuk tenaga yang sifatnya bisa administrasi atau manajemen. Jadi harus ada keseimbangan antara vokasi dan administrasi atau manajemen,” terang Ferdiansyah.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa SDM di wilayahnya memiliki kemampuan cukup tinggi. Bahkan penempatan pejabat di Jawa Barat dilakukan tanpa lelang jabatan sebagaimana lazimnya dilakukan di daerah lain.
“Penempatan pejabat di suatu bagian, kami lakukan dengan bantuan kecanggihan teknologi. Hasilnya ada 3 nama yang muncul, dan saya kemudian memilih 1 orang yang akan menduduki posisi dimaksud,” jelas Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Hal itu, kata dia, karena pendidikan vokasi terus didorong dan menjadi kebutuhan di pasar tenaga kerja. Bahkan kurikulum pendidikan dirancang menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
Editor: Raja H. Napitupulu