Legislator Minta Penetapan HPP Gabah Prioritaskan Kesejahteraan Petani

Pemerintah diminta tegas dalam membuat kebijakan mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras di tingkat petani. Sebab, kebijakan HPP gabah itu berpengaruh signifikan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan, saat ini kebijakan pemerintah belum memprioritaskan petani dan menjadikan kesejahteraan petani sebagai fokus.

Hal itu terlihat dari harga gabah dan beras yang selalu merugikan petani.dan dinilai sekadar uji coba dari adanya surat edaran tentang harga batas atas gabah dan beras.

Padahal, beberapa hari kemudian, surat edaran tersebut dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. Karena itu, ia meminta meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menghitung ulang.

Merevisi dengan cermat agar kebijakan harga yang dikeluarkan sesuai dengan harapan petani.

“Jadi, harus betul-betul dihitung berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani saat ini. Mulai dari sewa lahan, upah tenaga kerja, harga pupuk, benih dan lain-lain,” kata Johan, Jumat (10/3/2023) di Jakarta.

Saat ini kata Politisi Fraksi PKS itu, sejumlah barang mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga BBM dan inflasi yang tinggi.

“Jadi, kalau harga gabah rendah maka petani pasti menjerit,” ungkap Johan.

Bulog Maksimalkan Penyerapan Gabah

Johan juga meminta pemerintah untuk konsisten dalam menetapkan HPP Gabah sesuai target capaian Nilai Tukar Petani (NTP).

Sebagaimana yang dituangkan dalam kerangka ekonomi makro, yang sudah disampaikan pada masa pengajuan APBN 2024 oleh pemerintah.

“Artinya bahwa kesejahteraan petani adalah indikator pembangunan pertanian. Maka, sudah semestinya kebijakan harga termasuk HPP Gabah menjadikan peningkatan pendapatan petani sebagai dasar penetapannya,” ujar Johan.

Di sisi lain, ia mendesak Perum Bulog bisa memaksimalkan penyerapan gabah petani terutama pada masa panen raya pertama ini.

“Evaluasi kita di DPR bahwa Bulog tidak bisa menyerap gabah petani sesuai target yang ditetapkan. Saya berharap Bulog berkomitmen membeli gabah petani sesuai harga pasar (komersial) untuk kesejahteraan petani,” terangnya.

Bulog, lanjut dia, harus mengamankan stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sebanyak 1,2 juta ton yang harus berasal dari serapan dari hasil petani bukan malah dari hasil impor.

Johan berharap pemerintah mendengarkan aspirasi dari para petani dan organisasi petani yang selalu mengusulkan harga gabah dinaikkan menjadi Rp5000-Rp5.800 per kg.

Pemerintah pun diminta melakukan evaluasi diri untuk jangan hanya bernarasi tentang petani sejahtera, karena itu hanya membuat petani menderita. Sebab, ketika puncak musim panen, rendahnya harga gabah selalu menjadi masalah serius bagi petani.

Johan meminta pemerintah untuk melibatkan petani dan stakeholders pertanian dalam penetapan HPP gabah dan beras.

“Berhentilah melakukan kebijakan yang tidak matang dan terkesan asal-asalan. Beranilah mengambil positioning bahwa meningkatkan pendapatan petani adalah prioritas dalam setiap kebijakan,” terangnya.

Dikatakannya, semua merasa prihatin ketika BPS (badan pusat statistik) mengumumkan ada 72,19 persen petani di Indonesia yang merupakan petani berskala kecil (petani gurem).

Dengan rata-rata pendapatan bersih hanya sekitar Rp5,23 juta dalam setahun. Artinya, ketimpangan pendapatan petani begitu luar biasa.

“Makanya, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani agar lebih sejahtera,” tutupnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang