Sudah waktunya negara-negara ASEAN untuk melakukan aksi lebih progresif terkait aksi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengatakan itu dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Jumat (3/3/2013).
Ia menjelaskan itu pasca Roundtable Discussion on the Myanmar Crisis and ASEAN Issues and the Role of Indonesia and Parliamentarians.
“Kita harus menaruh perhatian serius kepada kelompok-kelompok yang sangat rentan. Misalnya perempuan, politisi, khusus juga politisi perempuan,” jelas Luluk.
Menurutnya, lebih dari 3.000 perempuan ditangkap oleh Myanmar. Mereka semua mengalami situasi yang sangat berbahaya.
“Di antaranya mengalami kekerasan, penyiksaan, bahkan kekerasan seksual,” ujar Luluk dikutip, Sabtu (4/3/2023).
Legislator dari Fraksi PKB itu menilai, kasus di Myanmar sangat kompleks. Semakin lama, konflik yang terjadi semakin besar dan menimbulkan lebih banyak kerugian.
Selain kekerasan antara militer Myanmar terhadap rakyatnya, konflik ini juga berdampak pada masuknya pengungsi dari Myanmar ke negara-negara tetangga.
Untuk itu, kata dia, penting bagi DPR RI meminta update kepada pemerintah terkait progres atas upaya resolusi konflik di sana.
“Minimum kesepakatan lah dengan pemerintahan militer di sana. Setidaknya, akses untuk bisa menolong, mengirim bantuan itu bisa dimudahkan,” jelasnya.
“Kalau akses saja untuk memberikan bantuan enggak ada, berarti ya ini gagal, gagal total,” ucapnya.
Peluang Pemerintah Miliki Roadmap
Luluk mengungkapkan, keketuaan ASEAN yang saat ini diemban Indonesia menjadi momentum untuk turut andil menyelesaikan kasus tersebut.
Sebab, hal itu menjadi satu peluang bagi pemerintah untuk benar-benar memiliki roadmap dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
Luluk mengajukan gagasan untuk perekrutan anggota ekstra ASEAN. Ia menilai, sudah waktunya semua pihak memberikan dukungan terhadap Myanmar.
Tidak hanya melibatkan lembaga formal seperti DPR dan parlemen negara lain. Tetapi juga kekuatan masyarakat sipil sebagai kekuatan tambahan ASEAN. Di samping IPI yang juga berperan penting.
“Kalaupun harus melibatkan ekstra ASEAN, (harus) melakukan seleksi yang sangat serius. Kita akan memastikan ASEAN menjadi rumah yang aman. Rumah yang sangat possible untuk ditinggali,” tutupnya.
Roundtable Discussion on the Myanmar Crisis and ASEAN Issues and the Role of Indonesia and Parliamentarians merupakan kolaborasi ASEAN Parliamentary for Human Rights (APHR) dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Agenda ini dihadiri Pimpinan BKSAP, Anggota DPR, Parlemen ASEAN, dan Non Government Organization (NGO) terkait. Agenda ini merupakan respon dari Indonesia yang menjabat Keketuaan ASEAN 2023. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Junita Ariani