Menko Polhukam Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menegaskan komitmen bersama untuk memberantas praktik pencucian uang atas kejahatan pajak.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat untuk menggalang kekuatan mengatasi tindak pidana pencucian uang.
“Nah oleh sebab itu, sama saya dengan Ibu Sri Mulyani kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan,” jelas Mahfud dalam temu pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).
Untuk memperkuat komitmen ini, dia mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum untuk terus mengawal tindak lanjut penanganan kasus tindak pidana pencucian uang.
“Yang sudah jalan pembenahan-pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar itu sudah dilakukan semua, sudah baca datanya satu per satu,” ujar Menko Polhukkam.
Mahfud MD dan Sri Mulyani akan bekerja sama untuk menelusuri adanya informasi pergerakan uang sebanyak Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
Menkeu Belum Dapat Bukti Dana Rp300 Triliun
Dalam pertemuan itu, Menkeu mengakui bahwa sampai saat ini pihaknya tidak mendapatkan informasi secara detail mengenai informasi pergerakan uang sebanyak Rp300 triliun yang disinyalir dan berkembang di media masa sebagai pergerakan uang yang tidak lazim.
“Jadi informasi 300 triliun, sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung dan siapa saja yang terlibat,” ujarnya.
Namun, Sri Mulyani mengatakan dirinya menugaskan kepada Wakil Menteri Keuangan, Inspektur Jenderal, Dirjen Pajak danDirjen Bea Cukai, untuk semuanya menindaklanjuti informasi ini.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan menyambut baik kerjasama dari Menko Polhukam atas dugaan kasus ini, sehingga pengelolaan keuangan negara semakin membaik.
“Saya senang dibantu dalam hal ini oleh pak Mahfud maupun instansi lain. Semakin cepat, tentu semakin baik,” ujar Menkeu.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang