Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) masih memiliki banyak tantangan. Banyak pihak menggunakan industri PBK sebagai kedok kejahatan investasi ilegal.
Penegasan ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam Pembukaan Program Bulan Literasi PBK, Selasa, (7/3/2023) di Jakarta. Tema literasi tersebut ”Perlindungan Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi”.
Acara tersebut diselenggarakan Bappebti Kemendag bersinergi dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).
“Bappebti akan terus mengikuti perkembangan dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan. Untuk memperbaiki PBK di Indonesia agar wajar, adil, dan aman bagi masyarakat,” terang Mendag.
Selain itu, Bappebti juga meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan program-program dari para pemangku kepentingan di industri PBK.
Dikatakannya, transaksi perdagangan berjangka komoditi yang relatif stabil karena tren commodity boom yang terjadi secara global dan menguntungkan Indonesia.
Sehingga komoditi unggulan Indonesia mengalami peningkatan harga yang signifikan.
“Dua tahun terakhir masa pandemi, transaksi PBK yang terjadi relatif stabil dan menggembirakan. Itu menunjukkan bahwa PBK memiliki potensi sebagai suatu mekanisme lindung nilai atau hedging,” terangnya.
Manajemen risiko sambung Zulkifli Hasan, sudah berjalan dan dapat diberlakukan juga pada komoditi unggulan lainnya di Indonesia.
Program Bulan Literasi PBK bertujuan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat. Sehingga pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Berinvestasi dalam PBK risiko yang tinggi. Untuk itu, sesuai dengan instrumen investasi lainnya, mekanisme PBK perlu dibarengi dengan pemahaman yang baik. Karena nilai modal yang diperlukan tidak sedikit,” paparnya.
Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini kata Mendag, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap PBK.
Harga Acuan Komoditi
Selain meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, pada 2023, Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditi (price reference).
Hal itu sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditi unggulan.
Di antaranya CPO, timah, dan karet yang dapat dijadikan harga acuan.
Menurut Mendag, untuk mewujudkan ini maka komoditi itu harus ditransaksikan di Bursa Berjangka sehingga akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan.
Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Mulai petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.
“Dalam mewujudkan bursa komoditi yang mampu menghasilkan harga acuan tidaklah mudah. Namun, kami yakin dapat mewujudkannya di tahun 2023 ini dengan sinergitas dari berbagai pihak dan pelaku usaha,” terang Mendag.
Bappebti kata Mendah, harus mampu mewujudkan Indonesia untuk segera membentuk harga acuan dari produk unggulan Indonesia seperti timah dan CPO.
Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menambahkan, melalui Bulan Literasi PBK masyarakat diharapkan dapat semakin berhati-hati.
Selalu memastikan perusahaan pialang berjangka terdaftar di Bappebti. Sehingga terhindar dari penipuan yang dapat merugikan pengguna.
Mengalami Tren Kenaikan
Memasuki tahun 2023, PBK di Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan. Nilai transaksi PBK secara national mengalami tren kenaikan di bursa berjangka.
Bahkan selama pandemi, PBK menjadi salah satu perdagangan yang tak surut dengan volume transaksi perdagangan. Meningkat lebih dari 21 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Semua peluang yang ada menimbulkan tantangan keamanan dalam berinvestasi bagi nasabah yang mengharapkan keuntungan atas investasi ini,” ujar Didid Noordiatmoko.
Sedangkan tahun 2022, sambung dia, Bappebti melakukan pengawasan terhadap transaksi senilai Rp53.249,7 triliun. Dengan rata-rata transaksi setiap bulannya sebesar Rp4.437,5 triliun.
Total nilai transaksi pada 2022 meningkat sebesar 116,7 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp24.569,3 triliun (YoY) dan volume transaksi sebesar 14,4 juta lot.
Jumlah nasabah PBK yang aktif bertransaksi pada 2022 sebanyak 82.246. Selama tahun 2022, Bappebti juga mencatat pengaduan masyarakat yang tidak sedikit. Sebagian besar pengaduan disebabkan adanya investasi ilegal seperti robot trading.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Udi Margo Utomo menuturkan, program Bulan Literasi Kripto menggandeng seluruh anggota Aspebtindo.
Yaitu, Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. PT Kliring Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka.
Kemudian, Bank Penyimpan Margin, Pedagang Fisik Emas Digital, serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).
Menurut Udi, Bulan Literasi PBK yang akan berlangsung selama Maret 2023. Dengan sasaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mekanisme industri PBK ke seluruh pelosok Indonesia.
Dengan memusatkan kegiatan di kota-kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Baik secara luring, daring, atau hibrida.
Pada acara pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023, juga digelar diskusi panel. Hadir sebagai pembicara yaitu Bappebti, Satgas Waspada Investasi (SWI), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)-Polri, serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). *
#beritaviral
#beritatagar
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Junita Ariani