Home » Mendagri Tito Setuju Desain Ulang Sistem Pemilu, Opsi Pilpres dan Pileg Dipisah

Mendagri Tito Setuju Desain Ulang Sistem Pemilu, Opsi Pilpres dan Pileg Dipisah

by Nazarudin
1 minutes read
Mendagri Tito Karnavian

ESENSI.TV -

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku setuju Sitem Pemilu dilakukan redesigning atau desain ulang. Langkah tersebut dilakukan demi perbaikan untuk sistem Pemilu. Bahkan mungkin salah satu opsinya ada pemisahan Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Tito mengaku sependapat jika dilakukan redesigning sistem kepemiluan ini. “Perlu kita lakukan redesigning sistem kepemiluan kita, baik tingkat pusat atau daerah, bahkan mungkin salah satu opsinya kalau ada pemisahan Pilpres dengan Pileg,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari Detik, Rabu (15/5/2024).

Mantan Kapolri ini mengaku memahami maksud memperkuat sistem presidensial yang disampaikan dalam rapat tersebut. Tito juga mengaku sempat berpikir terkait Pemilu dilaksanakan secara simultan.

“Saya juga waktu itu berpikir kenapa Pileg ini disamakan DPRD nya provinsi kabupaten/kota sama, Pilkadanya beda, kenapa gak yang nasional simultan dengan nasional, provinsi Pilkada dengan provinsi, karena mereka mitranya adalah itu, ini waktunya beda antara mitra yang ikut rezim tanggal 14 Februari, Pilkada nya ikuti rezim 27 November,” ujarnya.

Baca Juga  Langkah Grab Berdayakan UMKM Didukung Menteri Teten

“Kalau gak beda sedikitlah waktunya, supaya bisa melantik nantinya,” sambung dia.

Prisipnya, kata dia, pada intinya Kemendagri menyetujui adanya desain ulang sistem Pemilu. Nantinya, Kemendagri akan membuat Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah stakeholder.

“Kami sependapat ada redesigning untuk sistem ini baik untuk nasional atau Pilkada belajar dari pengalaman-pengalaman kita di Pilkada dan Pemilu sebelumnya,” jelas dia.

Dia mengatakan, pihaknya dari pemerintah akan buat beberapa FGD yang melibatkan stakeholder baik akademisi, praktisi, atau pengamat kepemiluan atau NGO dan teman-teman DPR, KPU, Bawaslu.

Lebih lanjut Tito mengungkapkan, terkait revisi UU Pemilu akan dibicarakan usai Pilkada serentak 27 November 2024. Namun, pihaknya memastikan akan berusaha meminimalisir masalah di Pilkada.

“Kalau kami akan membuat juga untuk kejadian itu, dan ujungnya adalah revisi UU pemilu maupun UU Nomor 10 Tahun 2016, kita liat nanti 27 November, tapi kita berusaha meminimalisir jangan sampai terjadi masalah yang sama pada 14 Februari,” papar Tito.

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life