Komisi II DPR RI akan mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) untuk segera menyetujui anggaran bagi penyelenggara pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, seluruh fungsi kepemiluan dan tahapan pemilu tidak akan berjalan jika anggarannya tidak ada.
“Karena tidak mungkin berjalan dengan baik kalau anggarannya nggak ada,” jelas Rifqi, Selasa (30/5/2023), di Jakarta.
Sebelumnya, Komisi II mengadakan rapat dengar pendapat dengan Mendagri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, BNPP, dan DKPP di, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Beberapa diantaranya yang masih menjadi sorotan Rifqi, adalah anggaran Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Di mana sampai saat ini anggarannya masih kosong.
”Bagi kami itu penting karena ada beberapa hal yang keberadaannya ada tapi kemudian anggarannya masih kosong. Itu PPLN petugas pemungutan luar negeri,” ujarnya.
Kemudian, Bawaslu juga menyinggung tentang Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang juga anggarannya masih belum disetujui Menkeu.
Rifqi juga mengungkapkan, tim pemeriksa daerah yang membantu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai saat ini belum jelas honornya. Padahal, DKPP itu terkait dengan pelanggaran etik penyelenggara di daerah.
”DKPP tadi juga telah menyampaikan bahwa tim pemeriksa daerah yang membantu anggota DKPP jika ada laporan pelanggaran etik penyelenggara nggak ada honornya selama ini. Jumlahnya ada dua orang di setiap provinsi,” tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang