Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengelola anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2023 sebesar Rp3.061 triliun merupakan tanggungjawab besar.
Mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan penggunaan anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting.
“Masyarakat akan terus bertanya apa manfaat APBN bagi saya,” ucap Menkeu.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2023 di Dhanapala Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Menurutnya, yang paling penting masyarakat seluruhnya akan melihat bahwa APBN adalah sebuah anggaran yang sangat penting. Baik untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan, diperlukan cara untuk creative spending dan menciptakan value for money. Karena itu, kompetensi dan skill membuat belanja yang meaningfull, kreatif, inovatif.
“Bisa menciptakan lapangan kerja, bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi. Kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain menjadi sangat penting,” jelasnya.
Menkeu mencontohkan, pembangunan tambak udang yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lebih dari 60 hektare tambak sudah panen parsial, sehingga menghasilkan penerimaan negara.
“Kalau suatu Kementerian seperti tadi, saya menggunakan ilustrasi pak menteri KKP. Saya bisa menghabiskan atau meminta anggaran berapa ratus miliar. Dan, dia menghasilkan dampak output yang lebih besar untuk kemudian anggaran itu bisa dikembalikan lagi. Itu adalah menjadi value for money-nya sangat besar,” jelas Menkeu.
Beri Ruang kepada Swasta
Menkeu menjelaskan, beberapa kegiatan ekonomi di daerah atau di bidang yang dianggap berisiko tinggi itu swasta atau private sector tidak berani masuk. Pemerintah berperan untuk masuk terlebih dahulu ke sektor tersebut. Kemudian mulai memberi ruang kepada swasta.
Dari sisi value for money, lanjut Sri Mulyani, bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat.
“Kepada perekonomian, bahkan dia bisa diputar tidak sekali habis pakai hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja,” jelas Menkeu.
Di sisi lain, meningkatkan kualitas belanja berarti juga mengawasi jalannya prioritas pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan sistem perencanaan hingga pelaksanaan anggaran yang semakin simpel dan single entry.
Sehingga Kementerian/Lembaga proses anggaran seefisien mungkin juga, bisnis prosesnya menjadi lebih mudah.
“Dan, fokus kita adalah pada dampak dan impactnya. Ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kami di Kementerian Keuangan,” jelasnya Menkeu. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang