Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk menangani perubahan iklim, pemerintah tengah mengembangkan sejumlah instrumen fiskal dan keuangan.
Salah satunya dalam bentuk instrumen green bond yang dikombinasikan dengan SUKUK atau obligasi berbasis syariah.
Sejak 2018, Indonesia telah menerbitkan sejumlah US$5 miliar SUKUK Green Bond secara global. Sementara di dalam negeri, pemerintah juga memperkenalkan SUKUK ritel-domestic green yang penerbitannya mencapai Rp 21,8 triliun.
Menkeu mengatakan itu pada acara “Climate Change and Indonesia’s Future: An Intergenerational Dialogue”, di Jakarta, Senin (27/11/2023).
Menurutnya, Indonesia terus menunjukan pertumbuhan yang stabil dengan angka kemiskinan yang terus menurun.
Namun bagaimana meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak bumi akibat isu perubahan iklim, geopolitik, hingga digitalisasi menjadi perhatian pemerintah saat ini. Ini merupakan tantangan pemerintah.
“So, climate change is a problem. How we are all can work together, especially antar generasi ke generasi,” ungkap Menkeu.
Menkeu mengatakan, pengentasan masalah iklim memerlukan rencana pembiayaan yang kongkrit. Dalam hal ini, selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memegang peran penting.
“Kita melakukan berbagai Instrumen kebijakan dan motivasi kepada local government. Kita menggunakan instrumen seperti di Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) dan berbagai instrumen. Untuk memotivasi daerah memainstreamkan climate change,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai instrumen tersebut terbukti sukses menurunkan emisi Indonesia. Peluncuran instrumen ini secara akuntabel menjelaskan instrumen green related dengan penurunan emisi.
“Total 5,7 juta ton Co2 pada 2018, 3,2 juta ton Co2 pada 2019, 1,4 juta ton Co2 pada 2020, dan 222.647 juta ton Co2 pada 2022. Ini semua tidak berdasarkan hitungan kita sendiri, tapi diaudit lembaga kredibel,” jelasnya.
Dukungan Keuangan dari Sejumlah Negara
Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah juga mengadakan kerjasama pendanaan terintegrasi yang mendukung pembangunan infrastruktur.
Hal ini sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia yakni SDG Indonesia One.
Sementara upaya lainnya, Indonesia sudah mendapat dukungan keuangan dari sejumlah negara atau green climate fund (GCF). Dukungan itu untuk melaksanakan berbagai proyek transisi energi.
Berdasarkan data GCF Financial Instrument, terdapat total US$486 juta anggaran yang sudah masuk di Indonesia. Yang terbagi dalam 23% bersifat ekuitas, 26% bersifat dana pinjaman, dan 35% bersifat dana hibah.
“Untuk itu, kami akan terus bekerja sama dan membuka diri. Karena climate agenda without financing hanya akan menjadi agenda. Hanya akan menjadi dream. Financing is one of the most critical element dari climate agenda,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu