Penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian.
Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat. Hal ini guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro.
Demikian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF tahun 2024.
Tanggapan itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Sebelumnya, seluruh fraksi menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskall (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Persetujuan itu terungkap pada Rapat Paripurna ke-24, Selasa (23/5/2023).
Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024, Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan sebesar 5,3-5,7 persen adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik.
Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang turut mendorong aktivitas perekonomian.
“Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar,” terangnya.
Menkeu menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
“Dalam jangka pendek, kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Kemudian, penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,” jelasnya.
Sri menambahkan bahwa arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi tersebut, reformasi di bidang APBN secara holistik akan terus diperkuat. Hal ini kami lakukan dengan terus memperkuat pendapatan negara, memperbaiki belanja negara dan mengelola pembiayaan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Kendalikan Defisit Hingga 2,64 Persen PDB
Dari sisi arah kebijakan optimalisasi perpajakan tahun 2024, menurut Menkeu, dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan . Yakni, melalui implementasi sistem inti perpajakan (core-tax system).
Sementara dari sisi kebijakan, pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat dan UMKM.
Untuk meningkatkan kualitas belanja tahun 2024, pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better. Melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Di antaranya peningkatan kualitas dan akses pendidikan, penguatan kualitas dan akses kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur termasuk IKN.
Kemudian mendorong hilirisasi SDA serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif.
Yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulasi investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas.
Terakhir, berkaitan dengan defisit dan pembiayaan anggaran. Pemerintah jelas Menkeu, dalam menjalankan kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, terarah dan terukur, akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen PDB. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang