Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun. Anggaran itu fokus untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan.
Program penguatan sektor pertanian antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk.
“Kemudian, pemberian bunga kredit yang rendah, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan itu dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3/2023).
Dikatakannya, penguatan sektor pertanian juga dilakukan dengan kemudahan akses pembiayaan untuk peningkatan produksi pertanian. Akses pembiayaan itu melalui program KUR Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) dan KUR Super Mikro.
Hadapi Bulan Ramadan dan Idulfitri
Menko Airlangga juga mengingatkan, memasuki periode bulan Ramadan dan Idulfitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pangan dan aneka tarif angkutan.
Karena itu, Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
Pertama, kata Airlangga, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi.
Pemerintah, kemarin telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya.
Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai.
“Nah, diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah dan Bank Indonesia, kata dia, melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023. Ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.
Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024.
Terakhir kata Menko Airlangga, dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat bisa terjaga.
“Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi,” tegas Menko Airlangga. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani
Editor: Erna Sari Ulina Girsang