Kepala  Badan  Kebijakan  Perdagangan  (BK  Perdag)  Kasan  menerangkan, Devisa Hasil Ekspor  (DHE)  dapat  dimanfaatkan sebagai  instrumen  strategis. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Untuk itu, kebijakan dan strategi yang tepat dari pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Baik kementerian/lembaga maupun   sektor   swasta yang diperlukan   untuk   mengoptimalkan kebijakan pemanfaatan DHE.

Demikian  disampaikan  Kasan  dalam  Gambir  Trade  Talk  (GTT)  #10. Digelar  secara  hibrida di Hotel Borobudur, Jakarta pada hari ini Rabu, (21/6). GTT #10 mengusung tema “Memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

“DHE  dapat  menjadi  komponen  penting  untuk  melipatgandakan  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan   perkapita   Indonesia.   Pemanfaatan   DHE   dalam   pertumbuhan   ekonomi   perlu diakselerasi  untuk  mendukung  pencapaian  cita-cita  Indonesia  Emas  2045  yang  hanya  tinggal 22 tahun lagi.”jelas Kasan.

Manfaat DHE Bagi Indonesia

Pemanfaatan   DHE   sebagai   instrumen   pertumbuhan   ekonomi   selaras   dengan   perkembangan kinerja perdagangan  luar  negeri  Indonesia yang mencatatkan  surplus sejak  Mei  2020  hingga  Mei 2023. Surplus  neraca  perdagangan mencapai USD  16,48  miliar  pada  periode Januari-Mei  2023. Namun,kinerja ekspor yang positif tersebut belum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian    Indonesia.

Saat    ini,    Indonesia    masih    belum    dapat    keluar    dari    rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun.  GTT ke-10 menghadirkan pembicara Plt. Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro Kementerian Koordinator  Perekonomian  Ferry  Irawan,  Ketua  Umum  Gabungan  Perusahaan  Ekspor  Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro, dan Ekonom Senior Institute for  Development  of  Economics  and  Finance  (INDEF)  Muhammad  Nawir  Messi.

Bertindak  sebagai moderator Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi. Ferry   Irawan menyebut,   beberapa   ketentuan   akan   disempurnakan   dalam   revisi   Peraturan Pemerintah (PP) No.   1   Tahun   2019 tentang tentang   Devisa   Hasil   Ekspor   dari   Kegiatan Pengusahaan,   Pengelolaan,   dan/atau   Pengolahan   Sumber   Daya   Alamyang   akan   segera dikeluarkan   pemerintah.   Ketentuan   tersebut antara   lain meliputijenis   komoditas/barang (HS Code)sertajangka  waktuparkir (holding  time) sehingga  diharapkan  tidak  akan  merugikan pelaku usaha.

GTT Untuk Kebijakan Pemerintah

Sementara Andry Asmoro juga menyampaikan, DHE akan memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan  likuiditas  valas  di  dalam  negeri  selain Foreign  Direct  Investment (FDI)  dan investasi  portofolio. Dalam  jangka  panjang,  kebijakan  DHE  juga  dapat  mendorong  mengurangi beban  kredit  perbankan  sehingga  margin  usaha  menjadi  lebih  besar  dan  berdampak  positif  bagi perekonomian.

GTT merupakan salah satu forum dialog kebijakan yang rutin digelar BK Perdag untuk mendukung perumusan  rekomendasi  kebijakan  di  Kementerian  Perdagangan.  Kegiatan  ini  merupakan  inisiatif BK  Perdag  sebagai  sarana  bagi  para  pemangku  kepentingan  untuk  saling  berbagi  dan  bertukar pemikiran,  ide,  danwawasan.

Forum  ini  diharapkan dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, dalam merumuskan kebijakan di sektor perdagangan untuk  memecahkan persoalan bangsa. GTT   #10   dihadiri   250   peserta   secara   hibrida yang   terdiri   atas asosiasi   pelaku   usaha, kementerian/lembaga terkait,

Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen