Saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang belum dapat terselesaikan di negeri ini. Kondisi ini diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar kehidupan seseorang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kehidupannya agar lebih bermartabat.
Kehidupan tidak berkecukupan salah satunya dirasakan oleh warga yang berada di Desa Muara Jauh, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Diketahui, sebanyak 60 kepala keluarga di desa ini tinggal di rumah tidak layak huni.
Mirisnya, mereka hanya tinggal di rumah berukuran kecil dan hidup serba kekurangan. Salah satu warga bahkan mengatakan sangat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi membangun rumah.
“Setiap rumah ini rusak, nunggu masyarakat sekitar gotong-royong,” ungkap salah satu warga Desa Muara Jauh.
Mereka tentunya berharap adanya bantuan dari Pemerintah untuk meringankan beban mereka agar dapat hidup selayaknya dengan tinggal di rumah yang layak huni.
Misalnya dengan melakukan program bedah rumah untuk warga yang rumahnya tidak layak huni. Sayangnya, program tersebut tak kunjung ada kabar hingga saat ini.
Kemiskinan Ekstrem di Indonesia
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau setara dengan 10,86 juta jiwa penduduk.
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 9,57 persen atau berjumlah 26,36 juta orang. Angka ini menunjukkan kemiskinan yang kian bertambah tahun ke tahun.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor di negeri ini masih banyak yang harus diprioritaskan. Apalagi ini menyangkut kehidupan bermasyarakat. Tentunya pengurangan angka kemiskinan akan memberikan dampak yang baik bagi negara Indonesia.
Indonesia Berantas Kemiskinan
Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi peningkatan jumlah penduduk Indonesia mencapai 324 jiwa pada 2045.
Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menargetkan agar angka kemiskinan semakin turun setiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu, beliau menargetkan angka kemiskinan turun 6,57 persen hingga 7,5 persen dua tahun mendatang.
Tentunya target tersebut dapat tercapai dengan bantuan seluruh pihak agar masyarakat miskin dapat terpenuhi kehidupannya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan perlunya upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar angka kemiskinan menurun di Indonesia.
“Ke depan, Pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja pada Triwulan I 2023 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” ujar Febrio.
Editor: Nabila Tias Novrianda/Raja H. Napitupulu.