Home » Museum Ki Hajar Dewantara Kena Imbas Kerusuhan Yogyakarta

Museum Ki Hajar Dewantara Kena Imbas Kerusuhan Yogyakarta

by Addinda Zen
3 minutes read
Kerusuhan Tamsis Yogyakarta

ESENSI.TV - YOGYAKARTA

Baru-baru ini sosial media dibuat geram dengan rusaknya beberapa barang peninggalan di Museum Ki Hadjar Dewantara, Yogyakarta. Kerusakan ini diakibatkan kerusuhan yang terjadi antara anggota perguruan silat PSHT dan suporter pendukung PSIM Yogyakarta Brajamusti. Kerusuhan terjadi di Jalan Taman Siswa (Tamsis), Yogyakarta (4/6).

Kepala Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya, Ki Muryanto menyebut, beberapa kursi dan meja milik Ki Hajar Dewantara rusak. Kerusakan ini karena massa yang terlibat kerusuhan melempar batu dan menaiki barang-barang tersebut.

“Kursi sama meja sempat kena lempar batu dan dinaiki massa yang masuk ke area museum. Terus pintu museum juga jebol,” jelasnya.

Pihak museum saat ini menutup sementara untuk publik guna penyelidikan oleh kepolisian.

Kerusuhan itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB dan melibatkan ratusan orang. Diketahui, 9 orang terluka dan 352 orang diamankan pihak kepolisian. Terjadi aksi saling lempar batu antara kedua belah pihak.

Penyebab kerusuhan sendiri diduga berkaitan dengan penganiayaan yang terjadi di Bantul, 28 Mei lalu. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Nugroho Arianto menyebut, penganiayaan tersebut dilakukan simpatisan Brajamusti kepada simpatisan PSHT.

“Hal ini dilatarbelakangi oleh perkara yang sebelumnya terjadi di Bantul yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PH (PSHT) yang dilakukan simpatisan dari BI (Brajamusti) yang terjadi pada hari Minggu 28 Mei 2023” jelasnya.

Saat ini, kedua pengurus telah dipertemukan oleh Polda DIY. Kedua belah pihak dikabarkan berdamai dan meminta maaf atas kerusuhan ini.

Respon Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X

Sri Sultan HB X turut merespon kejadian ini. Ia mengatakan belum mendapat laporan dari instansi terkait atas kerusakan di Museum Ki Hajar Dewantara. Pihaknya melalui Pemda disebut siap membantu untuk perbaikan barang-barang maupun kerusakan akibat kerusuhan tersebut.

“Kalau kerusakan di Museum Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara saya belum tahu, coba nanti saya tanya. Kalau apa yang Pemda bisa bantu, nanti dibantu kalau itu cagar budaya,” ujarnya.

Baca Juga  Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang akan Dinaikkan ke Penyidikan

Lebih lanjut, Sri Sultan HB X menilai, kerusuhan ini tidak akan berimbas pada pariwisata Yogyakarta. Ia menyebut kerusuhan ini bisa terjadi di manapun. Namun, ia mengingatkan agar warga tidak terprovokasi dengan berita yang beredar.

Kerusuhan di Kota Lain di Indonesia

Kerusuhan antar warga masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Umumnya, kerusuhan dipicu dari kesalahpahaman atau provokasi, berujung saling serang.

Januari lalu, 400 personil gabungan TNI dan Polri mengamankan konflik antar warga di Tual, Maluku. Konflik ini berawal dari penganiayaan terhadap pemilik warung makan oleh sekelompok orang mabuk yang tidak mau membayar.

Keluarga korban pun tidak terima dan menimbulkan konflik. Kemudian, salah seorang warga sesaat sebelum kerusuhan terkena panah tidak dikenal. Provokasi dari kelompok warga lain pun menyulut aksi penyerangan balik. Terjadilah saling serang.

Akibat kerusuhan ini, 13 orang menjadi korban luka, 3 di antaranya anggota Polri. Sementara itu, 7 orang pelaku pemicu kerusuhan antar warga pun telah diamankan.

Penanganan Kerusuhan/Konflik Sosial

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berencana membentuk Badan Penanganan Konflik (BPK) tingkat desa. Badan ini bertujuan menangani konflik sosial yang kerap terjadi. BPK akan dibentuk di desa yang rawan konflik.

Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy menyebut, pihaknya masih mencari formula yang tepat dalam merealisasikan rencana tersebut. Unsur yang terlibat dalam BPK akan direkrut dari setiap warga desa. Baik yang terlibat langsung maupun tidak.

“Mereka akan direkrut dari setiap desa/negeri untuk dilibatkan secara langsung dalam meminimalisir konflik yang bakalan terjadi,” jelasnya.

BPK nantinya akan difasilitasi oleh Pemda setempat.

Di wilayah Maluku Tengah sendiri, disebut masih banyak terjadi kerusuhan antar warga. Seperti di daerah Tamilouw, Dusun Ori, kawasan Leihitu, dan lainnya.

Badan penanganan serupa memang diperlukan sebagai upaya meminimalisir kerusuhan yang berawal dari konflik di tingkat desa. Provokasi yang tidak terhindarkan membutuhkan pihak tengah yang berwenang.

 

Editor: Dimas Adi Putra

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life