Categories: Nasional

PBHI: Pemerintah Banyak Langgar HAM dalam Proyek Strategis Nasional

Presiden Jokowi tinjau proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A, di Stasiun MRT Monas, Jakarta, Jumat (15/12/2023). foto: ist

Hampir separuh dari 300 proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia telah melanggar hak-hak masyarakat lokal, menurut laporan baru kelompok advokasi hukum dan hak asasi manusia yang dirilis pada Jumat (26/4).

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) telah mengidentifikasi kasus-kasus intimidasi, penyiksaan, kriminalisasi dan penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparat keamanan di 144 proyek.

PBHI menemukan 62% kerusakan lingkungan dari seluruh proyek strategis nasional dan 89% penduduk di area tersebut mengalami trauma psikologis ketika berhadapan dengan tentara atau polisi. Sekitar 84% warga kehilangan tanah dan rumahnya akibat penggusuran paksa.

“Ini hanya fenomena gunung es yang menggambarkan kejinya pendekatan sekuritisasi pemerintah yang berdampak kepada masyarakat, tidak hanya lingkungan,” ujar peneliti PBHI Gina Sabrina dalam konferensi persnya di Jakarta pada Jumat.

Gina tidak menjelaskan jumlah penduduk yang mengalami trauma dan kehilangan tempat tinggal seperti yang direpresentasikan dengan persentase.

Laporan PBHI menunjukkan aparat melakukan pembungkaman ekspresi sebanyak 58% dan setidaknya 35% tindakan kriminalisasi bagi pihak-pihak yang menolak proyek tersebut. Selain itu, sebanyak 78% menjadi korban kekerasan secara fisik.

“Lebih dari 1.000 korban yang berhasil divalidasi tapi jumlahnya terus naik karena eskalasi perlawanan dan penolakan,” ujar Gina saat dikonfirmasi BenarNews, menambahkan bahwa korban mengalami pelanggaran dalam berbagai dimensi.

“Jadi, korban pembungkaman ekspresi dalam dokumentasi kami juga ada yang mengalami represi, penangkapan sewenang-wenang bahkan penggusuran paksa,” jelasnya.

Gina mengatakan bahwa fakta-fakta ini menunjukkan pemerintah selama ini masih fokus mengejar investasi dan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat.

“PBHI mengkritik proyek strategis nasional yang kedoknya investasi, tapi implementasinya adalah represi dan pendekatan sekuritisasi oleh TNI dan Polri,” ujar Gina.

BenarNews telah menghubungi TNI, Polri, dan Kantor Staf Kepresidenan untuk meminta tanggapan, namun tidak beroleh balasan.

Proyek strategis nasional (PSN) merupakan kebijakan pembangunan era Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menurut pemerintah bertujuan mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.

Proyek-proyek yang termasuk PSN mencakup pembangunan infrastruktur jalan, sarana-prasarana kereta api, bandara, pelabuhan, perumahan, kilang minyak, smelter, sampai kawasan pariwisata, menurut Katadata.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah menuntaskan pembangunan sebanyak 195 PSN dalam periode 2016 hingga Februari 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa PSN dibangun dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

Menurut Airlangga, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN pada tahun 2024, dengan rincian lima proyek ditargetkan selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, selama 2020-2023 setidaknya ada 115 konflik agraria yang disebabkan kebijakan PSN.

Kekerasan akan berlanjut di era Prabowo

Bivitri Susanti, pengamat Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, mengatakan situasi kekerasan aparat terhadap warga dalam PSN berpotensi terulang di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai bagian dari warisan kepimpinan Jokowi.

“Publik dan masyarakat sipil harus bergerak meski hasil pemilu memenangkan Prabowo. Karena kalau kita diam saja, orang jahat merajalela, PSN makin banyak, penggusuran makin banyak, state capture – di mana kepentingan oligarkhi mempengaruhi kebijakan pemerintahan – makin gila akibat kebijakan PSN. Apakah kita mau melihat itu semua?” ujar dia dalam konferensi pers yang sama.

Sementara itu pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan tujuan dari PSN untuk kepentingan pihak mana mengingat banyak masyarakat menjadi korban.

“Saat Presiden menetapkan suatu wilayah PSN, aktornya adalah anaknya penguasa dan konglomerat yang juga teman penguasa,” jelas dia dalam konferensi pers.

Ikrar juga mendorong masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan korupsi untuk kepentingan politik di proyek-proyek PSN, objek vital nasional, dan sumber daya alam.

Awal Januari lalu, PPATK mengendus dugaan dana tindak pidana korupsi pada PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81% dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan, seperti dikutip CNN Indonesia.

Pada September 2023, Jokowi menyampaikan dalam satu windu terakhir kehadiran PSN telah mencapai 11 juta tenaga kerja.

Menurut Jokowi, kehadiran infrastruktur PSN juga telah membantu mendongkrak daya saing Indonesia di level internasional, terlihat dari meningkatnya peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Index dari peringkat 44 ke peringkat 34 pada 2022.

“Kenaikan 10 (peringkat) itu kenaikan tertinggi di dunia dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang bisa banyak kita selesaikan,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet.

Jokowi mendorong agar PSN lain yang belum selesai bisa segera dirampungkan paling lambat pada semester pertama tahun 2024.

“Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak, cek betul, teliti betul, akar masalahnya apa kalau ada masalah, beri tenggat waktu, targetnya juga harus jelas kapan,” ungkapnya.

Jokowi mewanti-wanti agar jajarannya tidak menggunakan pendekatan represif kepada masyarakat karena sejatinya PSN bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi itu senang, itu yang saya inginkan,” jelasnya

Nazarudin