Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pemerintah daerah (pemda) untuk mempersiapkan anggaran penanggulangan bencana.
“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan, harus,” ujar Presiden saat Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Jokowi menilai pemda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat menghitung anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
“Besarnya berapa? Saya kira daerah bisa mengalkulasi sendiri,” ujar Presiden.
Jokowi mencontohkan daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi. Sudah diketahui daerah mana saja yang akan berdampak.
“Kalau enggak ada gunung berapi, berarti enggak usah. Daerah-daerah yang ada di garis kebencanaan untuk gempa bumi. Di garis mana kan sudah tahu semua,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022.
Bencana itu meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.
“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” tegsnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang