Pemerintah didesak untuk segera membayar utang kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp16 triliun.
Sebab, beban utang yang terus bertambah dapat mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Ini (utang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog. Karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton. Ini membutuhkan sekitar Rp22 triliun lagi,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino.
Harris mengatakan itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11/2023).
Menurutnya, bagaimana bulog bisa memiliki cash flow yang cukup kalau pembayarannya tertunda cukup lama. Utang yang dimaksud adalah sejumlah pinjaman yang telah diberikan Bulog dalam bentuk bantuan beras kepada pemerintah.
Untuk mendukung program-program bantuan pangan dan stabilisasi harga. Tertundanya pembayaran utang kepada Bulog ini membuat beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi sangat tinggi. Dan, pastinya menggagu kinerja keuangan perusahaan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi menyampaikan, Bulog saat ini meyarankan skema pembayaran diawal. Sehingga kasus telat bayar seperti ini tidak terjadi lagi.
Namun skema tersebut belum disetujui oleh Menteri Keuangan.
“Untuk menekan beban bunga, bagaimana kalau pada saat pengadaan kami diaudit langsung oleh BPK. Itu yang kami tagihkan. Jadi beban kreditnya ke perbankan itu bisa turun. Ini lebih efisien bayar di depan,” jelasnya.
Karena secara laporan keuangan, kata Purnomo, Bulog tidak dibebankan bunga.
“Begitu juga secara APBN tidak terbebani beban bunga yang kita tagihkan juga ke pemerintah,” jelasnya.
Diketahui Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke sentra Penggilingan Padi milik Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023). *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu