Pemerintah diminta matangkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Hal ini dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan .
Dia berharap pemerintah matangkan rencana pembangunan PDN dengan mempertimbangan masukan stakeholder terkait, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nantinya tidak tumpang tindih. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan didukung oleh peraturan yang lugas serta berpijak dengan realita isu terkini.
“Pusat Data Nasional itu harus diperkuat dengan perangkat peraturan apakah (dalam bentuk) Peraturan Menteri, apakah (dalam bentuk) Peraturan Presiden, atau apakah (dalam bentuk) Peraturan Presiden supaya tidak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga lain. Karena, kebocoran data ini (yang terjadi di Indonesia) sangat masif,” kata Sutarman, dikutip laman resmi DPR di www.dpr.go.id, Senin (12/6).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai permasalahan kebocoran data yang terjadi saat ini tergolong sebagai isu nasional. Sebab itu, ia menekankan PDN harus diperkuat dengan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Pusat Data Nasional seperti the man behind the gun. Maka, perlu sumber daya manusia yang kuat kemudian peraturan perundang-undangan yang mampu mem-back up, terakhir teknologi komunikasi dan digital (yang) harus bagus dan ditingkatkan,” ujar dia.
Selain itu, ia berharap kolaborasi antara BSSN dan Kominfo diperkuat. Hal ini, akan vital agar masing-masing kementerian dan lembaga tersebut selaras untuk melindungi sekaligus bersama bersinergi menangkal kebocoran data di masa mendatang.
Mengutip Kominfo, pembangunan PDN pertama ini bertujuan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia agar pengambilan keputusan kebijakan publik menjadi berbasis data.
Berlokasi di di Kawasan Deltamas (Industrial Estate), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pembangunan ini direncanakan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte, dan memori 200 terabyte. Untuk tahap awal power supply yang disiapkan sebesar 20 megawatt, kemudian akan ditingkatkan menjadi 80 megawatt.
Pembiayaan proyek ini dibangun dengan skema G-to-G financing, yaitu bantuan dari pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni sebesar 15 persen dari APBN.
Diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 2.700 pusat data dalam lingkup pemerintah yang sebagian besar memakai ruang server berbiaya besar setiap tahun. Maka, dengan adanya PDN ini akan menggantikan ribuan pusat data tersebut. *
Email: AleLuna@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini