Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau tenaga honorer.
“Kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan penyelesaian non-ASN ini,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Karena fungsi non-ASN ini luar biasa. Tetapi di sisi lain juga tidak sedikit rekrutmennya tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan. Termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Anas menambahkan, sejumlah opsi-opsi solusi telah dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan. Diantaranya dengan DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN.
“Pekan lalu saya dalam APPSI, juga membahas soal tenaga non-ASN. Semoga dalam waktu dekat ini solusinya bisa disepakati,” ujar Menteri PANRB usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Anas membeberkan sejumlah opsi penyelesaian tenaga non-ASN. Ia berharap solusi yang dihasilkan nantinya dapat diterima oleh semua pihak.
Seperti opsi pengangkatan sesuai skala prioritas, atau opsi pengangkatan seluruhnya.
“Tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi,” ucapnya.
Selain soal penataan tenaga non-ASN, Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh Indonesia, baik itu PNS maupun PPPK.
“Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa. Padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang