Pemerintah Provinsi atau Pemprov Aceh mendorong pelaku UMKM di provinsi tersebut memanfaatkan securities crowdfunding sebagai akses permodalan.
Pemprov Aceh juga mengapresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Departemen Perizinan Pasar Modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, yang telah menyosialisasikan tentang securities crowdfunding di Aceh.
Adanya sosialisasi ini membuka kesempatan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aceh mendapatkan akses permodalan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Sekda Aceh Iskandar AP, dalam Sosialisasi Alternatif Pendanaan UKM Melalui Securities Crowdfunding, Jumat (22/9/2023).
Iskandar mengatakan, terdapat sekitar 259.749 unit UMKM di Aceh dan tersebar di 23 kabupaten/kota. Sayangnya, tidak semua UMKM berkembang, salah satunya karena masalah permodalan.
Karena itu, Pemerintah Aceh sangat mendukung OJK yang mengadakan sosialisasi terkait securities crowdfunding tersebut.
“Pelaku UKM dan UMKM saya perkirakan dapat memanfaatkan peluang ini agar bisa mengatasi masalah permodalan dalam berusaha. Dengan demikian, usaha yang dikelola berjalan lebih lancar. Produksi lebih berkembang dan keuntungan yang didapat lebih besar,” katanya.
Ia mengatakan, dengan memanfaatkan peluang ini, sektor UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PDRB daerah.
UMKM, juga memiliki peran yang sangat besar bagi nasional, termasuk Aceh, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Khusus di Aceh, keberadaan sektor ini sangat penting mengingat kontribusinya yang sangat besar bagi PDRB.
“Pemerintah Aceh terus melakukan pendampingan, menyampaikan bantuan alat kerja, hingga memfasilitasi pemasaran. Karena saat ini masih banyak UKM dan UMKM di daerah ini yang menangani masalah soal permodalan,” ujarnya.
Metode Pengumpulan Dana
Tarkait dengan akses permodalan, kata Iskandar, para pelaku UMKM patut bersyukur karena Pemerintah telah menghadirkan kebijakan baru. Berupa alternatif pembiayaan untuk penggalangan dana bagi UKM dan UMKM melalui pasar modal.
“Skema pembiayaan ini disebut Securities Crowdfunding. Sebuah metode pengumpulan dana melalui skema patungan. Sehingga pelaku UMKM dengan mudah mengajak investor untuk berinvestasi bersama. Namun, tentu saja ada aturan dalam memanfaatkan skema permodalan ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, OJK mendorong UMKM di Aceh.
Untuk memanfaatkan layanan urun dana atau sekuritas crowdfunding dari pasar modal guna mengembangkan usaha.
“Layanan urun dana ini merupakan akses yang diberikan agar UMKM bisa mendapatkan pembiayaan usaha dari pasar modal,” kata Inarno.
Inarno menambahkan, UMKM memiliki fungsi strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 65% secara nasional.
“Sosialisasi pendanaan UMKM dapat menawarkan saham obligasi ke para pihak. Kami optimis, ini mampu menjadi solusi UMKM dalam mendapatkan modal usaha,” kata Inarno. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu
