Pengamat Politik, Rusmin Effendy menilai tindakan “cawe-cawe” demi bangsa dan negara yang tengah dijalankan Presiden Jokowi, wujud ketakutan Presiden terhadap berbagai kebijakan keliru yang dijalankan pemerintah.
“Presiden Jokowi sangat berkepentingan untuk memastikan penerusnya akan melindungi dirinya dari berbagai kasus hukum akibat kebijakan keliru yang ia lakukan semasa memerintah,” ujar Rusmin dalam diskusi media bertajuk ‘Cawe-Cawe Jokowi, untuk Siapa?’ di Jakarta, Rabu (31/05/2023).
Ia menuturkan, cukup banyak kebijakan keliru yang dijalankan Jokowi dalam pemerintahannya. Sebut saja, kata dia, sejak awal Jokowi menyatakan sangat mendukung pemberantasan korupsi. Namun belakangan UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikebiri kewenangannya.
Berikutnya adalah pembukaan kran ekspor pasir laut, yang selama 20 tahun terakhir telah ditutup.
“Terlihat jelas Jokowi tidak konsisten dalam kebijakan yang sudah dia buat. Nah itu yang saya sebut tadi kebijakan keliru yang dijalankan pemerintahan saat ini. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita searching di google. Banyak!” terang Rusmin.
Menurut dia, kebijakan-kebijakan keliru itu tentu akan berdampak pada konsekuensi hukum bagi pelakunya.
“Dalam hal ini, Presiden Jokowi lah pelaku kebijakan keliru itu. Itu sebab, dia bertekad kuat agar penerusnya memastikan bahwa konsekuensi hukum yang akan dia hadapi pasca lengser sebagai presiden, bisa diabaikan. Itu sebab, cawe-cawe dijalankan seorang presiden yang ketakutan,” tandas Rusmin.
Ibarat Meludah ke Lantai di Pesta Besar
Secara terpisah, Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Presiden Jokowi tidak memiliki etika dengan melakukan cawe-cawe. Hal itu diungkapkannya menyikapi pernyataan Jokowi dalam forum pertemuan pimpinan media dengan mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara.
“Kalau secara hukum memang tidak salah, tetapi tidak punya etik,” kata dia pada program Primetime News Metro TV, Selasa (30/5/2023).
Ia mengungkapkan bahwa Jokowi tidak memiliki etika jika cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Bahkan, ia mengibaratkan seperti halnya meludah ke lantai dalam sebuah acara pesta besar.
“Saya mencontohkan dengan meludah supaya ekstrem, supaya terlihat salahnya dimana, ini masalah etik” ungkap Didik.
Menurut dia, presiden selaku kepala negara, jika dilihat dari segi politik maka tidak boleh memihak salah satu kubu. Sebab pengaruh dan kekuatan yang dimiliki Jokowi masih sangat besar dalam gelaran lima tahun sekali tersebut.
“Dia (Jokowi) punya sumber daya, punya intel, kekuatannya masih sangat besar,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dan menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk memastikan kebijakan strategis nasional. Di antaranya, perkembangan ekonomi dan pembangunan IKN dapat dilanjutkan.
Meski melakukan cawe-cawe, Jokowi menegaskan tidak melanggar konstitusi, karena ia mengupayakan Indonesia menjadi negara maju.
Editor: Raja H. Napitupulu