Home » Pengamat: Langkah Tepat Kemenko Polhukam Matangkan Restorative Justice ke Belanda  

Pengamat: Langkah Tepat Kemenko Polhukam Matangkan Restorative Justice ke Belanda  

by Raja H. Napitupulu
2 minutes read
Polhukam

ESENSI.TV - JAKARTA

Pengamat Politik dan Hukum, Rusmin Effendy mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berguru ke Belanda untuk mematangkan implementasi   (RJ) di Indonesia.

“Ini langkah baik dan tepat. Langsung berguru ke negara yang sukses menjalankan RJ, supaya penerapannya pun lebih tepat,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/05/2024).

Ia menjelaskan, restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak terkait. Baik pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Artinya, kata dia, melalui restorative justice ada alternatif penyelesaian perkara antara korban dan pelaku serta pihak-pihak terkait.

“Sehingga kerugian korban dapat diminimalisasi. Dengan belajar ke Belanda, harapan kita aparat hukum dapat menerapkan RJ secara tepat dan menyelesaikan permasalahan. Mengapa ke Belanda? Karena negara itu termasuk sukses menerapkan RJ secara konsisten,” ungkap dia.

Studi Banding Penerapan Restorative Justice

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Dr. Sugeng Purnomo bersama jajaran turut mengunjungi Rechtbank Amsterdam (Pengadilan Amsterdam), untuk melihat penerapan Community Court. Juga melakukan kunjungan kerja ke Restorative Justice Nederland (RJN), Belanda.

Lembaga ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan antara pelaku dan korban tindak pidana tertentu. Pencurian ringan dan kenakalan remaja merupakan contoh perkara yang dapat diselesaikan dengan melakukan dialog yang penentuan hukumannya diserahkan kepada Penuntut Umum.

Baca Juga  Bincang Alumni Golkar Institute, Tambah Amunisi untuk Persiapan Nyaleg

Layanan ini sebagai representasi dari fasilitas yang disediakan Pemerintah Belanda untuk memberikan akses keadilan bagi pelaku dan korban yang tidak mampu.

RJN sendiri merupakan anggota forum keadilan restoratif Uni Eropa, serta lembaga masyarakat sipil yang bermitra dengan Ministry of Justice and Security. Yaitu untuk menentukan kebijakan tentang keadilan restoratif di Belanda.

Pelaksanaan keadilan restoratif di Belanda menekankan pada hasil mediasi antara pihak korban dengan pelaku kejahatan yang dibantu oleh mediator profesional. Hal ini tetap dengan mengedepankan prinsip dasar mediasi, yaitu kesukarelaan, netralitas, dan menjamin kerahasiaan.

Aturan umum mediasi di Belanda diatur dalam Pasal 51H Criminal Procedure Law (KUHAP) yang pelaksanaannya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Para mediator dan pemangku kebijakan dituntut untuk turut memahami kepentingan korban dan pelaku dalam menyelesaikan permasalahannya.

Implementasi mediasi tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Belanda. Berupa anggaran pelaksanaan mediasi, pemberian pelatihan bagi mediator dan aparat penegak hukum.

Pengalaman Belanda

Sebagaimana  diketahui, praktek mediasi di Belanda pada awalnya tidak berjalan mudah. Namun perkara yang diserahkan oleh Penuntut Umum kepada mediator terus meningkat.

Pada tahun 2022, diperoleh data bahwa 35.000 dari 800.000 kasus yang dilaporkan ke polisi dinyatakan telah berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya.

 

Editor: Raja H. Napitupulu

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life