Berita menyedihkan atas nasib pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri muncul kembali. Kali ini di Myanmar, dimana dilaporkan 20 pekerja migran menjadi korban perdagangan manusia di wilayah konflik di Myanmar. Siksaannya menyeramkan seperti disetrum maupun dilempar kursi.
Hal ini terungkap oleh laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) kepada Komnas HAM beberapa waktu lalu. Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan 20 pekerja migran Indonesia di Myanmar jadi korban perdagangan manusia, dieksploitasi, dan disiksa.
“Para korban bekerja di online scam, mereka harus memiliki target kerja. Kalau tidak memenuhi target, korban disetrum,” ujar Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno di Kantor Komnas HAM.
Para korban telah bekerja sebagai buruh migran sejak Oktober 2022. Para korban terindikasi diperjualbelikan dari satu perusahaan ke perusahaan lain ketika target perusahaan tidak terpenuhi.
Pengaduan ke Komnas HAM
Komnas Ham telah menerima hampir 200 pengaduan terkait pekerja migran yang menjadi korban di berbagai wilayah Asia Tenggara, seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, dan Filipina sejak Desember 2022.
Keluarga awalnya sempat curiga, lantaran para korban TKI disekap di Myanmar ini tidak mengantongi visa kerja. Keluarga TKI yang disekap di Myanmar mengaku awalnya dijanjikan kerja sebagai customer service di Thailand. Nyatanya, 20 korban tersebut justru menjadi scammer dan melakukan penipuan via telepon dari Myanmar dengan menawarkan investasi bodong kepada orang Indonesia.
Seperti dikutip dari Kompas TV, keluarga menuturkan kepada Rosianna Silalahi terkait iming-iming yang disampaikan untuk memikat korban penyekapan TKI di Myanmar. Di awal, para korban dijanjikan akan mendapat gaji pokok Rp12 juta dan tambahan bonus senilai Rp20-30 juta jika mencapai target.
Masalah Serius yang Harus Diperhatikan
Perdagangan TKI secara ilegal telah menjadi masalah yang serius di Indonesia selama bertahun-tahun. Setiap tahun, ribuan orang Indonesia bekerja di luar negeri sebagai TKI. Harapannya agar mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan mengirimkan uang pulang ke keluarga mereka di Indonesia. Namun, banyak dari mereka yang terjebak dalam perdagangan ilegal dan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Perdagangan TKI ilegal biasanya terjadi melalui agen-agen atau perusahaan perekrutan yang tidak memiliki lisensi resmi dari pemerintah Indonesia. Mereka sering kali menjanjikan gaji yang tinggi dan kondisi kerja yang baik kepada calon TKI, tetapi kenyataannya jauh berbeda.
Banyak dari mereka yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan jam kerja yang panjang dan gaji tidak sesuai seperti dijanjikan. Mereka juga sering kali ditempatkan dalam kondisi yang tidak aman atau tidak sehat, dan tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan memadai.
Multi Aspek Dampak Buruk Perdagangan TKI Ilegal
Selain itu, perdagangan TKI ilegal juga sering melibatkan praktik-praktik yang sangat merugikan bagi para TKI. Beberapa di antaranya termasuk pembebasan biaya rekrutmen yang tinggi, kontrak kerja yang tidak adil, penghapusan paspor dan dokumen penting, dan penahanan paspor oleh pihak majikan. Praktik-praktik ini bertentangan dengan hak-hak dasar TKI dan melanggar hukum Indonesia serta konvensi internasional yang telah disepakati.
Perdagangan TKI ilegal juga berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Indonesia kehilangan banyak sumber daya manusia yang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi nasional, serta kehilangan potensi penghasilan dari pajak dan kontribusi sosial yang dihasilkan oleh para TKI. Selain itu, masalah perdagangan TKI ilegal juga menciptakan masalah sosial, seperti meningkatnya jumlah keluarga yang ditinggalkan dan meningkatnya jumlah anak yang tidak terawasi dengan baik.
Kebijakan Pemerintah Mengatasi Perdagangan TKI Ilegal
Untuk mengatasi masalah perdagangan TKI ilegal, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Beberapa di antaranya termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen-agen dan perusahaan perekrutan ilegal.
Selain itu, adanya peningkatan pendidikan dan informasi bagi calon TKI mengenai hak-hak mereka dan risiko perdagangan ilegal.
Pemerintah juga telah mengadopsi konvensi internasional seperti Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Keluarga mereka, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak TKI dan mempromosikan perdagangan yang aman dan teratur.
Editor: Dimas Adi Putra