Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan indikator keberhasilan pemilu yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak termasuk kepala daerah. Hal itu disampaikan Suhajar saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Suhajar mengatakan, indikator tersebut meliputi sejumlah aspek, yaitu pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Indikator lainnya yakni tingginya partisipasi pemilih. Kemudian tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan. Indikator yang terakhir yakni pemerintah yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.

Dana Pilkada Adalah APBD

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengarahkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Karena itu, suksesnya gelaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kata dia, menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah mulai banyak menganggarkan APBD-nya untuk mendukung pilkada. “Kami berterima kasih karena memang pilkada ini dananya memang dana APBD,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah (Pemda) juga diimbau untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu di daerah. Hal ini misalnya kebutuhan kantor bagi KPU maupun Bawaslu di daerah.

Dia mengatakan, dalam menyukseskan pemilu diperlukan sinergi dari berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat.

Hentikan Politisasi Birokrasi

Pemerintah termasuk kepala daerah berperan sentral dalam mengendalikan sinergi tersebut. “Karena kalau setiap daerah aman, maka Indonesia akan menjadi aman,” jelasnya.

Kepala daerah juga diarahkan agar dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya meminta bantuan kepada kepala daerah untuk memastikan tidak terjadi politisasi birokrasi. Dia meyakini para kepala daerah telah memahami cara untuk menjaga aspek tersebut

Selain itu, Pemda juga perlu memitigasi potensi masalah agar dapat segera diantisipasi melalui kerja sama dengan semua kekuatan di daerah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Daerah juga perlu membantu distribusi logistik pemilu dan pilkada. “Alhamdulillah selama ini (distribusi logistik) berjalan lancar berkat kerja sama pemerintah daerah,” tandasnya.

Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen