Prabowo Akan Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto akan memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Baik yang ada di Indonesia maupun yang akan masuk. Hal itu guna memastikan kesempatan kerja dan memprioritaskan Warga Negara Indonesia (WNI).

“Prabowo akan memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri,” jelas Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju, Rosan Perkasa Roeslani, dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Dia mengatakan, masalah tenaga kerja akan menjadi fokus utama dari pemerintahan Prabowo-Gibran jika mendapatkan amanat rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Apalagi, jelasnya, Indonesia diprediksi hanya mempunyai 13 tahun untuk keluar dari perangkap negara menengah (middle income trap) atau berisiko jadi negara yang tua sebelum kaya.

Dia mengatakan untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia diharapkan tidak perlu merekrut Tenaga Kerja Asing. Tujuannya, agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang sulit mencari pekerjaan dan menganggur.

“Lapangan kerja akan diciptakan seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran,” ujar Rosan Roeslani.

Selain itu, paparnya, Prabowo juga mendorong  perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun. Hal ini terkait penempatan sebagai karyawan melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan.

Pemerintah sendiri, paparnya, akan ikut menciptakan lapangan kerja dari berbagai proyek publik. Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang memiliki efek ganda dalam perekonomian. Selain itu, juga menstimulus kegiatan ekonomi masyarakat.

“Prabowo akan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi,” terang Rosan lagi.

Gerakkan Wirausaha

Di sisi lain, jelasnya, akan digerakkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menjadi wirausaha dan membuka lapangan kerja sendiri.

Sementara itu, BUMN akan dijadikan sebagai alat negara. Hal ini diperuntukan sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional. Sekaligus juga sebagai salah satu motor pemberdayaan UMKM.

Kemudian, mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dari dukungan pendanaan, Prabowo – Gibran akan mendorong revitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD), pasar rakyat. Ditambah juga, penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

“Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan bagi industri digital, industri kreatif, industri olahraga dan seni budaya,” terang Rosan Roeslani.*

 

 

Editor: Erna Sari Girsang/Raja H. Napitupulu/Addinda Zen