Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu mengatakan dia akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, dan menyerukan persatuan di antara para elite politik untuk meningkatkan penghidupan dan memberantas korupsi di Indonesia.
Prabowo menyampaikan penegasannya saat berpidatonya dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara resmi menetapkan Menteri Pertahanan Indonesia itu sebagai presiden periode 2024-2029 bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
“Saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo di Jakarta, Rabu (24/4).
“Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya.”
KPU hari ini mengukuhkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan tersebut dalam sengketa pemilihan presiden 2024 melawan calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo atas tuduhan kecurangan pemilu.
Pada pemilu 14 Februari, Prabowo memperoleh 58,61% suara, jauh melampaui mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh 24,9% suara, dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memperoleh 16,5%.
Namun Anies dan Ganjar menuduh kemenangan Prabowo terjadi akibat intervensi Presiden Jokowi dan kecurangan yang dilakukan para pejabat negara, yang kemudian semua tuduhan tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi pada Senin (22/4).
Dalam acara penetapan, aparat memblokir jalan-jalan menuju kompleks KPU di mana lebih dari 4.200 polisi dan tentara dikerahkan.
Mengenakan kemeja putih lengan panjang berwarna senada, Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran melambaikan tangan kepada pendukungnya saat tiba di KPU.
“Perlombaan telah selesai… persaingan yang ketat, yang terkadang disertai perdebatan sengit, telah berakhir,” kata Prabowo dalam acara penetapan, yang oleh para elite politik, termasuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pasangan Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD absen pada perhelatan tersebut.
“Kini rakyat kita menuntut para pemimpin politik harus bekerja sama dan berkolaborasi demi kesejahteraan rakyat serta mengentaskan kemiskinan dan korupsi di Indonesia,” kata Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden pada Oktober menggantikan Jokowi.
KPU telah mengesahkan hasil pemilu pada 20 Maret, namun upacara penetapan ditunda menyusul adanya gugatan hukum dari kandidat saingannya, Anies dan Ganjar, yang berusaha untuk membatalkan hasil pemilu dan menuntut pemungutan suara ulang.
Prabowo Harus Siap Dikritik
Pengamat politik dan konflik Badan Riset Inovasi Nasional, Poltak Partaogi Nainggolan, mengatakan bahwa seruan untuk melakukan persatuan nasional wajar dilakukan presiden terpilih.
Namun, dia meminta Prabowo tidak alergi terhadap kritik ketika menjadi presiden dan tidak memaksakan diri untuk merangkul semua pihak yang berbeda pandangan dengan dirinya.
“Kalau ada pihak-pihak yang tidak bisa dirangkul, jangan dimusuhi dan ditangkap. Kita harus menghargai demokrasi,” ujar Poltak kepada BenarNews.
Dia mengatakan harus ada pihak-pihak yang mengawasi perjalanan kepemimpinan Prabowo ke depan. Partai-partai politik juga tidak harus semuanya masuk kepada pemerintah, tambah Poltak.
“Prabowo harus berani berkata seperti itu. You di sana awasi saya setajam-tajamnya. Seharusnya itu juga yang dilakukan Jokowi kepada Prabowo. Bukan mengajak yang kalah ke dalam,” ujar Poltak.
Poltak menegaskan bahwa Prabowo harus berani menjaga kultur demokrasi dan kebebasan berpendapat karena itu yang akan menjadi landasan check and balance bagi pemerintah.
“Kita harus mendorong kultur demokrasi seperti itu. Tidak harus guyub menjadi satu. Kan mengkritik bukan berarti mengacaukan pemerintah. Itu yang saya beri masukan, yang menang tidak harus memaksa yang kalah sama dengannya,” ujar Poltak.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan pidato Prabowo Subianto masih merupakan pernyataan yang normatif.
Dedi menilai hal itu belum tentu dapat terimplementasi di lapangan karena friksi antara para pendukung selalu terjadi pada tiap pemilu.
“Publik sekarang sudah terbelah menjadi dua antara kubu yang pro terhadap pemerintah dengan kelompok yang kontra terhadap pemerintah,” ujar Dedi kepada BenarNews.
Dedi menilai rekonsiliasi ini mungkin hanya terjadi di tingkat elite, tapi di akar rumput keterbelahan masih akan terus terjadi.
Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin optimistis rekonsiliasi nasional bisa terwujud walaupun tidak semua pihak setuju dan senang.
“Paling tidak ajakan Prabowo itu positif bagi bangsa, ingin mempersatukan elemen bangsa baik yang kalau maupun yang menang. Ini menjadi energi yang bagus ke depan,” jelasnya kepada BenarNews.
Menurut dia, Prabowo sudah berpikir tanpa persatuan nasional perjalanannya selama lima tahun kedepan tidak akan lancar.
“Rekonsiliasi ini bagian dari keharusan jika ingin dalam lima tahun pemerintahannya baik. Soal nanti ada yang tidak suka itu urusan lain,” ucap dia.