Presiden Beri Waktu 3 Bulan Mentan Benahi Sistem Pemberian Pupuk Subsidi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani. Karena pupuk memiliki peran yang vital dalam menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional.

“Presiden sangat mewanti-wanti kami terkait pupuk,” kata Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo.

Mentan mengatakannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden.

“Ada Pupuk Indonesia dari BUMN, ada Badan Pangan Nasional kita Pak Arief. Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. Langsung ditanyai satu per satu oleh Bapak Presiden seperti apa pupuk ini. Karena setiap Bapak Presiden turun ke lapangan selalu pertanyaannya tentang pupuk,” ujar Mentan.

Dikatakannya, kebutuhan pupuk bersubsidi nasional sangat besar, mencapai di atas 20 juta ton jika dilihat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Sementara itu, kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja. Untuk itu, Mentan mengatakan pihaknya menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam 9 komoditas.

“Untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu, tidak 69 (komoditas), hanya 9 jenis saja. 9 jenis itu terkait dengan pangan strategis, satu. Yang kedua pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor,” ungkapnya.

3 Bulan Benahi Pupuk

Mentan juga mengatakan, pihaknya akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia.

Koordinasi dilakukan mulai dari mempersiapkan pupuknya di setiap lini dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.

“Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4, seperti itu, kira-kira begitulah. Oleh karena itu, koordinasi ini harus lebih matang,” ujarnya.

Menurut Syahrul, Presiden memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi ini. Dengan demikian, penyaluran pupuk dapat sesuai dengan perencanaan. Dan, tidak keluar dari standar operasional prosedur sehingga tepat sasaran.

“Kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus (dapat). Tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya,” imbuhnya.

Mentan mejuga ngatakan pihaknya akan memvalidasi data 9,1 juta ton pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia berharap semua pihak terkait bisa bekerja sama dalam menangani persoalan pupuk.

“Tentu saja ini membutuhkan kerja sama yang aktif pada para gubernur, bupati. Bahkan sampai di desa, di kecamatan, ada PPL (penyuluh pertanian lapangan) kita, dan lain-lain,” ucapnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Junita Ariani