Presiden Minta OJK Beri Dukungan ke Sektor UMKM dan Kasus Korupsi Tidak Terjadi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi dukungan penuh kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saya hanya ingin agar dukungan terhadap sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih, karena kekuatan kita ada di sini,” kata  Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023.

Pertemuan yang bertajuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dilaksankan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2/2023) pagi.

Presiden mengingatkan agar jangan melupakan yang kecil-kecil, yang mikro, yang kecil, yang menengah.

“Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi. Karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” ungkapnya.

Mencegah kerugian di masyarakat, Presiden juga memerintahkan OJK mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan.

Presiden melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu  asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji dan umrah. Pengawasannya harus detail.

“Kita ini enggak bisa sekarang kerjanya makro, enggak bisa. Makro iya, mikro harus detail, dicek satu per satu,” ucapnya.

Sebagai contoh, kata Presiden, kerugian yang dialami perusahaan asal India, Adani yang kehilangan harta kekayaan sebesar USD120 miliar atau setara Rp1.800 triliun hingga menimbulkan capital outflow.

“Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan, Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini,” tegas Jokowi mengingatkan.

Program Hilirisasi

Kepala Negara juga meminta OJK mendukung program hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah. Presiden juga mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dikalkulasi dengan penuh kehati-hatian.

“Saya minta betul-betul yang konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan.,” terangnya.

Dukungan itu betul-betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Karena arena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju.

Presiden juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami dinamika. Indonesia pernah berada di lower middle income sampai 2018, kemudian naik menjadi upper middle income,.

Lalu karena pandemi turun kembali ke lower middle income. Presiden juga mengungkapkan, hingga tahun 2022, Indonesia berhasil mencapai upper middle income kembali.

“Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan,” tegasnya.

Kaasus Korupsi  Tidak Terjadi Lagi

Presiden jga mengungkapkan hilirisasi di berbagai komoditas menjadi kunci Indonesia menjadi negara maju. Komoditas tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), mineral dan batubara (minerba), dan kekayaan laut.

“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas. Dari yang namanya nikel, lompatan kita dari USD1,1 billion (miliar) melompat, dulu mentahan, melompat menjadi USD30 billion (miliar) setelah ada hilirisasi,” jelasnya.

Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam, dan minyak.

“Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” tandasnya.

Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran OJK agar kasus korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga penyedia produk jasa keuangan tidak terjadi lagi.

Tercatat beberapa kasus korupsi pernah terjadi di Jiwasraya, Asabri, Wanaartha, hingga Indosurya.

“Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikuti, kena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik,” ungkap Jokowi.

Setiap laporan masyarakat mengenai hal tersebut juga diminta agar ditindaklanjuti dengan cepat oleh OJK. Jangan sampai ada laporan yang lambat direspons dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

“Pelaporan keluhan tahun 2020, sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini hati-hati, yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa,” tutupnya.

Kegiatan PTIJK Tahun 2023 ini turut dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.  *

#beritaviral#beritaterkini

Editor: Junita Ariani