Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023).
Selain itu Presiden juga menyerahkan setidaknya 1.043 dari 1.160 sertifikat tanah kepada masyarakat Blora.
“Jadi, dari 1.160 sertifikat yang harus diserahkan, masih 1.043 yang terealisasi. Sisanya seratusan lebih lagi belum selesai. Tapi 1.043 sertifikat sudah diserahkan kepada bapak, ibu sekalian,” ujar Jokowi.
Sertifikat tanah yang belum selesai kata Jokowi, akan segera dituntaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Sisanya akan rampung. Ini kita kerja ngebut loh. Karena bukan ngurusin di Kabupaten Blora saja, tetapi di seluruh kabupaten kota. Kita punya 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia mengaku senang dapat menyerahkan sertifikat tanah tersebut ke masyarakat. Sebab, konflik tanah dan lahan di Blora sudah terjadi sejak lama. Di samping mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.
“Menteri BPN tadi menyampaikan, konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun ‘47. Dan, saya sudah perintahkan Pak Menteri BPN sejak tahun lalu untuk dilihat di lapangan. Dicek betul terutama yang di Kelurahan Ngelo, Kelurahan Cepu, sama Kelurahan Karangboyo,” ujarnya.
Mestinya BPN kata Jokowi, bisa menyelesaikannya. Dan, hari ini masalahnya terbukti bisa diselesaikan.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta masyarakat menggunakan lahan perhutanan sosial secara produktif. Misalnya, untuk ditanami jati, jagung, hingga mahoni.
“Saya hanya titip, penjenengan sudah diberi nggih sudah diberi SK-nya. SK hijau sudah diberikan. Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan ditelantarkan,” kata Presiden.
Ia juga pun mengingatkan bahwa pemerintah dapat mencabut SK lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif.
“Minta-minta setelah diberi, ditelantarke. Bisa saya cabut lho ini ya, kalau ditelantarkan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang