Ekonomi

Realisasi Pendapatan Daerah Sumut 2022 Capai Rp12,594 Triliun, Silpa Turun

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho pada Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2022 di Gedung Paripurna, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (5/6/2023). foto: ist

Realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Suatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp12.594.412.688.861. Capaian tersebut 101,08% dari yang ditargetkan sebesar Rp12.459.352.172.672.

Sementara itu belanja daerah terealisasi Rp12.509.062.821.349 atau 93,39% dari target Rp13.395.006.196.440.

“Realisasi belanja ini dialokasikan untuk keperluan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” kata Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi.

Edy menyampaikan itu saat rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2022.

Ranperda yang dilaksanakan di Gedung Paripurna, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (5/6/2023), dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.

Menurut Gubenur Edy, jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2022, maka diperoleh surplus sebesar Rp85.349.867.512. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp990.810.739.008.

“Sehingga diperoleh SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2022 sebesar Rp 1.076.160.606.520,” kata Edy.

Jika dibandingkan dengan Silpa tahun 2021, sebesar Rp1.097.493.514.239, maka Silpa tahun 2022 mengalami penurunan sekitar Rp21.332.907.718.

Edy juga menyampaikan, Pemprov Sumut telah mendapatkan opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan, Pemprov Sumut secara berturut-turut mendapat 9 kali opini WTP.

Dalam kesempatan itu, Edy juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya kerja keras dan jerih payah semua pihak. Khususnya kepada dewan yang terhormat.

Di mana telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2022. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

“Pemprov Sumut berkomitmen melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nyata. Berdasarkan prinsip, asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” jelasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus dan OPD Pemprov Sumut lainnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

Junita Ariani